Diduga Pemkab Jombang Bagi-bagi Remunerasi Melalui Bank Jombang

26 Oct 2017
71 times

 

Apakabar.co.id (Jombang) - Adanya dugaan penempatan uang negara tidak semestinya dilakukan oleh Pemkab Jombang. Hal itu terkait dana APBN yang seharusnya masuk kedalam BUMPUN (Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara) yang telah ditunjuk oleh pemerintah merupakan sebuah bentuk penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta memunculkan Remunerasi (berupa bunga atau imbal hasil) Ganda.

Yanto selaku Ketua LSM Sehati Mengemban Amanah Rakyat (SEMAR) mengamati bahwa indikasi ini terlihat dari adanya dugaan anggaran yang bersumber dari APBN seperti dana desa. Di mana seharusnya mekanisme penerimaan anggaran yang digelontorkan dari pemerintah pusat disalurkan melalui BUMPUN yang telah ditunjuk dan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang selanjutnya harus disalurkan langsung ke Rekening Kas Desa (RKD).

“Munculnya indikasi dugaan remunerasi ganda atas penempatan uang negara yang tidak sesuai prosedur diduga dilakukan oleh Pemkab Jombang. Seperti penyaluran dana desa yang dulunya seluruh RKD terdaftar di Bank Jatim. Kemudian atas dugaan adanya surat edaran dari kecamatan yang diperintahkan oleh bupati selanjutnya seluruh kepala desa/bendahara desa dikumpulkan di Pendopo Pemkab Jombang untuk menandatangani pemindahbukuan rekening," jelasnya.

Selanjutnya RKD di Kabupaten Jombang dipindahbukukan ke Bank Jombang yang notabennya masih berstatus Perusahaan Daerah (PD) untuk selanjutnya Bank Jombang mentransfer Dana Desa ke RKD di Kabupaten Jombang. Lanjutnya, padahal penempatan uang negara pada Bank Umum yang telah ditunjuk seharusnya dilakukan dengan metode Over The Counter.

Metode itu terbagi atas beberapa cara antara lain, pemilihan BUMPUN yang akan diberi penawatan penempatan, penyampaian informasi penempatan kepada BUMPUN terpilih, dan permintaan kuotasi kepada BUMPUN terpilih. Selain itu, penerimaan kuotasi dari BUMPUN, kesepakatan penempatan uang negara, dan setelmen transaksi penempatan. Bank umum yang dapat menjadi mitra pemerintah pun harus memenuhi kriteria yaitu memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum yang sudah go public.

Kriteria lain, yakni mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah warga negara/badan hukum Indonesia. Selain itu, termasuk dalam investment grade menurut rating yang dikeluarkan oleh paling kurang dua lembaga pemeringkat rating nasional/ internasional yang berbeda yang telah diakui oleh Bank Indonesia. Dan tingkat kesehatan minimal komposit tiga yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"Apabila sedikitnya 4 kriteria tersebut telah dipenuhi maka Bank Umum yang ingin menjadi mitra dapat mengajukan permohonan kemitraan pada Direktur Jendera Perbendaharaan," terang Yanto. Yanto pun menunjukkan adanya sebuah dugaan pencucian uang terhadap bagi-bagi remunerasi. "Seharusnya penempatan uang negara ditransferkan kepada BUMPUN yang telah ditetapkan sehingga remunerasi berupa bunga atau imbal hasil sesuai dengan kesepakatan dan Peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan," ujarnya.

Sementara itu, Catur selaku bendahara umum daerah dan pegawai di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) ketika dikonfimasi mengenai hal ini justru mengarahkan konfirmasi ke Pak Gofur. Dan sisi lain Dedi salah satu karyawan di Bank Jatim ketika dikonfirmasi melalui handphonenya mengenai penempatan uang negara terkait dana desa yang dicairkan melalui Bank Jombang dan apakah Bank Jatim sudah tidak masuk kedalam BUMPUN sehingga penempatan uang negara tersebut dipindahbukukan ke Bank Jombang? Sama sekali tidak ada jawaban. (irs)

Rate this item
(0 votes)