Kasus PT HEC Disorot Pusat Pemantau Pelaksanaan UU

17 Mar 2016
462 times
Anggota pemantau pelaksanaan UU saat berdiskusi dengan KLH Anggota pemantau pelaksanaan UU saat berdiskusi dengan KLH foto:ahy

Apakabar.co.id – Rencana PT Hari Esok Cemerlang (HEC) untuk melanjutkan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Sajen Kecamatan Pacet- Mojokerto, terancam kandas lagi. Hal ini disampaikan Wakil Direktur Konsorsium Lingkungan Hidup (KLH), Didik Harimuko, di Sekretariat KLH, Jalan Raya Karah no.4 Surabaya.

Didik menyampaikan proyek yang merusak struktur Tahura R Soerjo Pacet Mojokerto ini di hadapan anggota Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) yang ditugaskan Badan Keahlian DPR RI, dalam rangka Prolegnas 2017, untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan UU no. 41 Tahun 1999.

Didik mengakui, banyak persoalan terkait kehutanan di Jatim. "Kami melakukan advokasi pada masyarakat hingga mengawal kasus, seperti di kasus PT HEC di Mojokerto dan kasus perusakan akibat tambang galian C di lereng Gunung Wilis Kediri," paparnya.

Dikatakan Didik, regulasi terkait kehutanan atau lingkungan hidup faktanya sering bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan. "Antara pemerintah provinsi, pemkab dan Perhutani sering tidak sinkron, sehingga aspek perizinan yang mengandung muatan kepentingan kelompok kerap menjadi masalah yang berdampak pada kerusakan lingkungan," ujar pria asli Warugunung ini.

Sementara anggota Tim Investigasi KLH, Mahendra menganggap jika persoalan kehutanan cukup komples. "Bicara soal hutan juga bicara soal tanah, air, udara, satwa, dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Di Jatim ini banyak kepentingan dari aparat pemerintah dan penegak hukum sehingga pengrusakan hutan berlangsung masif," terangnya.

Hendra yakin, masyarakat di sekitar hutan juga kerap menjadi korban atas kebijakan alih fungsi hutan dan ketika harus melakukan protes kerap mendapatkan ancaman dari pelbagai pihak.

Untuk itu, lanjutnya, dengan masuknya UU Kehutanan dalam Prolegnas 2017, ia berharap agar UU tersebut bisa dikorelasikan dengan berbagai UU lain terkait Lingkungan Hidup dan UU Sumber Daya Air.

Sementara Kasubbag Pemantauan UU Badan Keahlian DPR RI, Dahliya Bahnan mengakui, salah satu yang menjadi narasumber untuk memberikan masukan informasi di Jawa Timur, yakni KLH.

"Kami mencari info dari Dinas Kehutanan Jatim, LSM KLH, BKSDA, dan Perhutani. Hari ini kami bisa berdiskusi dengan KLH untuk memberikan kami masukan terkait implementasi UU Kehutanan dan berbagai persoalan terkait  masalah kehutanan di Jatim," katanya, Rabu (16/3).

Banyak hal yang ditanyakan oleh rombongan dari Jakarta tersebut, antaralain soal hubungan LSM dengan masyarakat, perusahaan serta instansi pemerintahan. Ada juga yang bertanya soal apakah yang menjadi kendala di lapangan, UU-nya, aparatur penegak hukumnya atau implementasinya?

Tidak hanya itu, pertanyaan juga mengarah pada apakah pernah ada kasus yang ditangani LSM KLH hingga ke meja hijau dan bagimana penyelesaiannya?

Sebelumnya, owner PT. HEC, Antonius Hariyanto ketika dikonfirmasi Apakabar.co.id sangat berharap, agar proyeknya bisa berjalan dengan lancar. Melalui SMSnya, Ia memastikan bahwa izin amdalnya sudah keluar. (ahy,pi)

 

Rate this item
(0 votes)