PTUN Perintahkan Pemprov Buka Data Dana Hibah dan Bansos

15 Dec 2017
73 times
Tim Jaka Jatim Jawa Timur usai putusan sidang PTUN di Surabaya Tim Jaka Jatim Jawa Timur usai putusan sidang PTUN di Surabaya Foto : Muhlis

Tak Patuh Hukum, Jaka Jatim Bakal Pidanakan Pemprop

Apakabar.co.id (Bondowoso) - Pemerintah Propinsi Jawa Timur tak bisa lagi menolak untuk memberikan data dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) tahun 2016 dan 2017 nilainya triliunan itu kepada LSM Jaka Jatim. Hal tersebut terjadi lantaran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur menguatkan putusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang memerintahkan Pemprov Jatim membuka data hibah dan bansos sebagaimana diminta oleh Jaka Jatim.

Bahkan, putusan PTUN tersebut saat ini sudah final dan tak ada celah hukum lagi untuk mengelak dari putusan tersebut. Jika Pemprop Jatim tetap kukuh dengan tidak menaati putusan PTUN, maka Jaka Jatim akan melakukan upaya hukum pidana.

"PTUN telah mengeluarkan putusan yang pro rakyat dengan menguatkan putusan KIP terkait dana hibbah dan bansos di pemprop Jatim sekaligus membatalkan gugatan keberatan yang diajukan oleh pemprop jatim," ujar Mathur Khusairi, Direktur LSM Jaka Jatim.

Menurut Mathur, data tersebut terbuka untuk publik dan bisa di akses oleh masyarakat. Saat ini Pemprop harus menunjukkan ketaatannya terhadap Hukum dengan mematuhi dan memenuhi poin amar putusan sidang."Saya kira tidak ada ruang dan celah lagi bagi pemprop untuk mengingkarinya," lanjut Mathur yang didampingi kuasa hukum Jaka Jatim, Bekti Hidayat.SH.MM.CLA selaku tiem advokasi Jakajatim

Mathur menjelaskan bahwa seandainya pemprop masih menutup diri untuk tidak membuka data terkait dana hibbah dan bansos, maka pemprop akan berhadapan dengan hukum dengan ancaman pidana dan akan berhadapan dengan masyarakat,"jelasnya.

Jaka Jatim hingga kini telah melahirkan inspirasi kepada seluruh elemen masyarakat terkait kebijakan APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APBD Desa yang merupakan dokumen publik terbuka dan siapapun boleh mengetahuinya.

Sebenarnya, upaya yang dilakukan oleh Jaka Jatim adalah salah satu pendidikan hukum dan pendidikan politik untuk membuka Tabir pandora yang selama ini tertutup di propinsi Jawa timur. Dalam menghadapi gugatan dari Pemprop Jatim ini, Tim advokasi Jaka Jatim menugaskan Bekti Riza Hidayat SH.MM.CLA dibantu Angga Recha Wijaya. SH.M.Hum dan Moh Asni. SH.

"Siapapun wajib mentaati Hukum yang ada di negeri ini.Begitupun masyarakat kecil juga punya hak yang sama di mata hukum" terangnya.

Mathur mengemukakan bahwa Setelah da amar putusan berikut penetapan PTUN di terima, maka menjadi tugas Jaka Jatim untuk membuat eksekutif summary yang bisa jadi pijakan bagi publik untuk mendapatkan akses yang selama ini di tutup. Summary itu menjadi​ lampiran surat besar Jaka Jatim ke Gubernur, Ketua DPRD dan fraksi2, Kejati, Kapolda dan Kepala Pengadilan Tinggi. (lis)

Rate this item
(0 votes)