Petani Sariloyo Tumbangkan Pemkab Jombang Dalam Kasus Sengketa Informasi

27 Mar 2018
377 times
Proses sidang di Komisi Informasi Jatim Proses sidang di Komisi Informasi Jatim Foto : Har/Irs

Apakabar.co.id (Jombang) - Petani Sariloyo boleh dibilang sedikit lega. Pasalnya, sidang pembacaan putusan sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Jawa Timur, antara Petani Sariloyo melawan Pemkab Jombang usai digelar, Rabu (14/3).

Terlebih yang membuat petani merasa bahagia adalah karena permohonan 15 dokumen yang mereka minta ternyata dikabulkan oleh Majelis Komisioner KI Jatim dan hanya sebagian dokumen yang tidak dikabulkan permohonannya.

Sidang pembacaan putusan yang dipimpin oleh Zulaikha selaku Ketua Majelis dan Wahyu Kuncoro serta Ketty Tri Setyorini selaku Anggota Majelis membacakan amar putusan yang pada intinya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Majelis juga menyatakan dokumen yang dimintakan pemohon sebagai informasi yang bersifat terbuka dan memerintahkan termohon untuk memberikan informasi dalam angka 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kepada pemohon selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Majelis juga membebankan seluruh biaya yang ditimbulkan untuk pembuatan dokumen/salinan dokumen/informasi kepada pemohon. Paska putusan tersebut, Choriul Safik selaku Pemohon menerangkan, Pemkab Jombang yang diwakili oleh Muhammad Rodi dan Wahyudi Sudarsono dari Dinas Kominfo Pemkab Jombang telah memberikan dokumen-dokumen tersebut pada tanggal 23 Maret 2018 ke rumahnya.

"Mengenai biaya pembuatan dokumen/salinan dokumen/informasi, ketika saya menanyakan kepada Rodi dan Wahyudi, mereka rela dan tidak meminta biaya atas dokumen yang mereka berikan kepada saya," tutur Safik ketika diwawancarai awak media apakabar.co.id.

“Dokumen yang telah berkekuatan hukum tetap ini akan saya beritahukan kepada petani Sariloyo, kemudian kami kaji kembali dengan para petani, akademisi dan aktivis lingkungan hidup," tandasnya.

“Apabila dalam kajian nanti kami menemukan unsur pidana maupun kesalahan administrasi, maka para petani Sariloyo siap untuk membawa ke ranah hukum. Agar lahan pertanian produktif yang dialihfungsikan menjadi kavling/perumahan/dalam bentuk apapun tidak serta merta digunakan sebagai ajang bisnis para pemilik modal," pungkas Safik. (har/irs)

Rate this item
(1 Vote)