Kades Kedungturi dan Anaknya Terancam Dipenjara

26 Nov 2017
578 times

 

Apakabar.co.id (Jombang) - Aksi Serentak turun ke jalan dilakukan ratusan Warga Desa Kedungturi Kec. Gudo Kab. Jombang (25/11). Aksi ini untuk meminta H. Sucipto selaku Kepala Desa Kedungturi dan Syamsul Hidayat selaku Sekretaris Desa Kedungturi (anak Kandung Kades) agar segera berhenti dari Jabatannya serta mengakui dirinya bertindak secara sewenang-wenang kepada warga Desa Kedungturi.

Permintaan ini mendapat dukungan secara guyub oleh warga dari empat dusun di Desa Kedungturi, yakni Dusun Turi 1, Turi 2, Karangtengah dan Dusun Kedungbentul. Duyunan warga Desa Kedungturi dengan membawa Spanduk “Protes” berjalan hingga ke balai desa untuk menghadiri musyawarah yang diadakan BPD guna meminta agar Sucipto dan anaknya berhenti dari jabatannya.

Budi Selaku Ketua BPD Kedungturi menjelaskan dalam musyawarah di balai desa bahwa dirinya sebagai wakil dari warga Desa Kedungturi akan melayangkan surat usulan pemberhentian kepala desa kepada Bupati Jombang. “Hal ini saya lakukan mengingat pada tanggal 14/11 kemarin, saya mengundang Sucipto agar hadir dalam musyawarah desa (musdes) guna duduk bersama dengan warga, namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan yang dibuatnya," ungkap Budi.

Sementara Tyo warga Desa Kedungturi menuturkan pada 14/11 dalam acara musdes yang tidak dihadiri oleh Sucipto, menunjukkan bahwa warga dari beberapa dusun di Desa Kedungturi sudah sangat tidak percaya dengan Kades Kedungturi.

“Warga pun menginginkan Sucipto serta anaknya dan perangkat desa yang terlibat dalam penjualan tanah urug yang diambilkan dari tanah aset desa segera diproses secara hukum dan ditetapkan sebagai tersangka," tegas Tyo.

"Tidak hanya masalah tanah aset desa saja, warga juga menduga bahwa Sucipto berserta perangkat desa yang terlibat, diduga melakukan beberapa tindak pidana korupsi dan pungutan liar antara lain, memanipulasi Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) atas kegiatan pembangunan gedung pertemuan di Dusun Kedungbentul Tahun 2015 yang mana pembangunan tersebut murni dari Swadaya masyarakat setempat, namun dianggarkan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), memungut warga untuk Program Prona, warga tidak diberi hak untuk mengetahui LPJ APBDes sejak tahun 2015-2017," paparnya.

“Warga Desa Kedungturi akan terus berjuang dan melakukan aksi hingga turun ke lapangan untuk meminta agar pengaduan masyarakat Desa Kedungturi yang sudah dilaporkan ke Polres, Kejaksaan Negeri dan DPRD Jombang segera ditindaklanjuti dan segera ditetapkan sebagai tersangka, serta meminta kepada Bupati Jombang untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Sucipto,” pungkas Tyo dan disambut dukungan dari ratusan warga Desa Kedungturi. (irs)

Rate this item
(0 votes)