Bupati Mojokerto dan Kapolres Teken MoU Pengawasan Dana Desa

24 Nov 2017
62 times
MoU Bupati Mojokerto dan Kapolres terkait pengawasan dana desa MoU Bupati Mojokerto dan Kapolres terkait pengawasan dana desa Foto : Alia

Apakabar.co.id (Mojokerto) - Antisipasi serta mencegah ancaman bahaya tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Mojokerto, Kapolres Mojokerto bersama Bupati Mojokerto gelar sosialisasi dan penandatanganan MoU bersama di Pendopo Kabupaten Mojokerto.

Salah satu tujuan utama MoU bersama yakni sebagai langkah antisipasi terhadap tindak pidana korupsi serta pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa kepada Kapolsek, Camat, Bhabinkamtibmas juga kepala desa Se Kabupaten Mojokerto.

Dalam sambutannya Mustofa Kamal Pasha, Bupati Mojokerto menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Mojokerto dan jajarannya atas dilakukannya MoU tersebut. Ia juga mengajak seluruh masyarakat maupun kepolisian untuk bersama-sama mengawasi anggaran desa yang ada di Kabupaten sebagai wujud realisasi MoU bersama Kapolres Mojokerto

Kapolres Mojokerto, AKBP Leonardus Simarmata mengatakan, giat sosialisasi dan penandatanganan tersebut sebagai wujud pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa. “Dana desa ini harus kita awasi bersama. Jangan sampai ada penyelewangan atau korupsi di wilayah hukum Polres Mojokerto,” tegasnya.

Bahkan, ia selaku Kapolres Mojokerto memberikan apresiasi positif kepada para Bhabinkamtibmas khususnya yang telah mengangkat citra Polri di mata masyarakat dan ikut serta dalam mengawasi serta mengawal dana desa di wilayah Kab Mojokerto.

Ia menjelaskan, MoU berawal dari MoU antara Kapolri dengan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Dalam Negeri. Lalu ditindaklanjuti dengan MoU Irjen Pol Machfud Arifin, Kapolda Jatim bersama Gubernur Jatim, Soekarwo guna memperkuat pengawasan dan penyimpangan penindakan terhadap penyalahgunaan dana desa.

Tidak lupa juga Kapolres berpesan kepada seluruh Bhabinkamtibms wilayah hukum Polres Mojokerto diharapkan deteksi sejak dini serta cek dan ricek tahapan penggunaan dana desa. “Bagi anggota Polri yang terlibat kolusi dalam pengawasan juga pendampingan dana desa, apalagi sampai meminta uang kepada kepala desa akan kita beri sanksi,” tegasnya. (wie/lia)

Rate this item
(0 votes)