Sidang III Sengketa Informasi, Etos Kerja dan Pola Koordinasi Pemkab Jombang Dipertanyakan

07 Dec 2017
169 times
Sidang III Sengketa Informasi, Etos Kerja dan Pola Koordinasi Pemkab Jombang Dipertanyakan Foto : Irsyadul Ibad

Apakabar.co.id (Jombang) - Ketidakhadiran Pemkab Jombang dalam Sidang III sengketa informasi publik pada hari Selasa 5 Desember kemarin dengan agenda pembuktian dipertanyakan oleh Choirul Safik selaku Pemohon. “Pemkab seharusnya kooperatif guna memenuhi surat panggilan sidang III dari Komisi Informasi Publik Jawa Timur. Hal ini berkaitan dengan asas yang terkandung dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana setiap informasi publik yang dimintakan pemohon harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana”, jelas Safik.

Sementara ketidakhadiran Pemkab Jombang dalam sidang tersebut, Febri selaku panitera KIP Jatim ketika dikonfirmasi menuturkan, pihaknya telah menghubungi Pemkab Jombang atas ketidakhadirannya kemarin. “Seingat saya, Pak Wahyudi S (Kasi Diskominfo Pemkab) dan Pak Andi Kurniawan (Kasubag Pemkab) ketika saya hubungi dan tanya mengenai surat panggilan sidang III ini, mereka menjawab belum menerima surat panggilan,” ungkapnya.

Sementara Zulaikha selaku Ketua Majelis dalam sidang kemarin menjelaskan bahwa melihat dari sidang sebelumnya, legal standing dari termohon memang belum cukup kuat dan atas ketidakhadirannya dalam sidang ini ada permintaan penundaan dari pihak termohon maka majelis memberikan kesempatan. “Majelis pun akan mempertimbangkan atas ketidakhadiran Pemkab Jombang ini apabila termohon tidak cukup kuat alasannya. Majelis akan menyusun putusan mengenai dokumen yang diminta pemohon kepada termohon,” tegas Zulaikha.

Disisi lain, Rini selaku Staf Bagian Umum dan Protokol Sekerataris Daerah dan Staf lain yang enggan menyebutkan namanya ketika dikonfirmasi menjelaskan Surat panggilan dari KIP Jatim sudah diterima pada tanggal 30 November dan telah didisposisikan ke Asisten 1 yakni Purwanto.

“Mengenai apakah surat tersebut sudah diberikan kepada SKPD yang ditunjuk oleh ibu Ita Triwibawati selaku Setda Jombang, itu bukan tugas kami”, ungkapnya.

Asisten 1, Purwanto ketika dikonfirmasi pada Rabu (6/12) mengenai adanya surat panggilan sidang dari KIP menjawab baru tahu, karena tanggal 5 dan 6 ia dinas luar kota. “Suratnya pun saya juga tidak tahu,” jelasnya.

Kembali ke Safik, menurutnya Pemkab Jombang dalam tatanan koordinasi antar pegawai Pemkab haruslah memiliki etos koordinasi yang tinggi dan punya prioritas dalam pengarsipan dan penatausahaan yang baik sehingga sistem dan pola kerja Pemerintah Kabupaten Jombang dapat berjalan sebagaimana mestinya. “ Hal seperti ini masyarakat pun bisa menilai, apalagi ini terkait sengketa informasi yang diminta masyarakat. Ketidakhadiran Pemkab Jombang kemarin menunjukkan bahwa koordinasi antara pegawai pemkab sangatlah kurang,” pungkas Safik. (irs)

Rate this item
(1 Vote)