PLT Ketua DPRD Bondowoao Tersandera Politik Pilkada

17 Feb 2018
87 times
Andi Hermanto dan Jamharir Andi Hermanto dan Jamharir Foto : Muhlis

Apakabar.co.id (Bondowoso) - Posisi pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Bondowoso yang masih kosong menyebabkan sejumlah anggota DPRD meradang. Mereka mengaku tidak bisa melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tupoksi mereka sebagai anggota DPRD.

"Kekosongan Plt Ketua DPRD ini dampaknya ke masyarakat. Harusnya, pada saat rapat pimpinan pada Senin kemarin itu, sudah disepakati siapa PLT ketua DPRD. Tetapi faktanya, rapat itu deadlock,"Ujar Andi Hermanto, Ketua fraksi PDIP.

Menurut Andi, jika mengacu pada tradisi yang selama ini sudah berjalan, seharusnya, PLT ketua DPRD itu berasal dari partai dengan perolehan suara terbanyak. PPP menempati urutan ketiga Suara terbanyak setelah PKB dan PDIP.

"Ketika beberapa tahun lalu ada peristiwa yang sama, Pak Dhafir sebagai ketua DPRD dari PKNU dan mengalami proses Penghentian Antar Waktu (PAW) maka kemudian partai pemenang kedua yang mengganti posisi ketua DPRD yakni PKB dan Pak Samsul Hadi sebagai Ketua DPRD," katanya.

Andi mendesak agar PLT ketua DPRD segera ditentukan demi pelayanan dan agar DPRD Bondowoso bisa bekerja. PLT ketua DPRD, kata Andi tidak akan lama menjabat, sebab salah satu tugasnya adalah memfasilitasi terbentuknya ketua DPRD definitif yang diajukan oleh PKB dan juga PDIP sebagai wakil pimpinan DPRD. "Kalau dalam masa kekosongan ini tidak ada ketua sementara atau PLT, kan tidak bisa melakukan apapun sebab muaranya dari ketua dalam hal misalnya menandatangani surat surat keluar dan sebagainya,"tegasnya.

Untuk itu, Andi meminta segera dilakukan musyawarah lagi demi terbentuknya PLT ketua DPRD. "Jadi semua harus menahan diri dan tahu diri, PKS harus tahu diri dan PPP harus bisa menerima amanah sebagai PLT ketua DPRD" katanya.

Sementara itu, ketua DPD Jaka Jatim, Jamharir, S.Sos sepakat bahwa PLT ketua DPRD segera ditentukan agar tidak mengorbankan kemaslahatan banyak orang. Namun ia menggarisbawahi bahwa hal itu juga harus tetap dalam posisi taat aturan. Tidak boleh PLT ketua DPRD dibentuk berdasarkan tradisi.

Kata dia, pembentukan PLT ketua DPRD dan ketua DPRD definitif diatur dalam pasal berbeda sebagaimana tertuang dalam

Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan DPRD Bondowoso tahun 2014 tentang tata tertib DPRD.

"Jadi pembentukan ketua DPRD definitif dan PLT ketua DPRD itu diatur dalam pasal berbeda. Ini bukan soal tradisi. Ini juga yang harus disadari oleh teman teman di DPRD. Kalau pembentukan ketua DPRD definitif itu berdasarkan perolehan suara terbanyak, sementara kalau PLT ketua DPRD itu dihasilkan dari kesepakatan rapat pimpinan. Masalahnya adalah rapat pimpinan kemarin deadlock," katanya.

Wajar, lanjut Jamharir, jika PKB mengusulkan Budi Hartono dari PKS untuk menjadi PLT ketua DPRD sebagaimana pula wajar ketika PDIP mengusulkan Buhari dari PPP, sebab mereka berkoalisi di pilkada 2018.

"Di aturannya kan PLT ketua itu dihasilkan dari keputusan rapat pimpinan. Nah.. kemarin itu tidak menemukan keputusan apapun karena silang pendapat. Untuk itu, sebagai jalan keluar adalah konsultasi ke biro hukum atau diserahkan ke badan musyawarahkata Jamharir.

Dua opsi yang ditawarkan itu juga tidak akan menghasilkan keputusan apapun. Maka jalan satu satunya adalah melalui rapat paripurna.

"Masalahnya siapa yang akan bertindak dan berhak mengundang rapat.Siapa yang berhak mengundang rapat bamus atau paripurna jika plt Ketua DPRD nya tidak ada. perlu diketahui bahwa tidak ada tupoksi bamus membahas soal pimpinan diatib DPRD," kata Imam Thahir, ketua fraksi PPP. (lis)

Rate this item
(0 votes)