apakabar.com, JAKARTA – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia H Syamsul Bahri alias SBR menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah-langkah yang memperkuat Bank Kalsel dalam menjalankan misinya sebagai pilar ekonomi bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Syamsul yang juga calon Bupati Tanah Bumbu meyakini, Bank Kalsel memiliki potensi besar untuk memperkuat sektor keuangan daerah. Ia juga menyoroti peran besar Bank Kalsel dalam mendukung sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Bank Kalsel, sebagai lembaga keuangan daerah yang telah terbukti dalam memberikan dukungan finansial kepada sektor UMKM, juga dianggap oleh Syamsul Bahri sebagai motor penggerak utama dalam meningkatkan akses permodalan bagi para pelaku usaha di Kalimantan Selatan.
“Bank Kalsel sebagai salah satu bank daerah turut membantu pasar itu menjadi UMKM kecil agar disalurkan program-program mikro untuk melayani nasabah di desa setiap kecamatan yang ada unit mikronya dan membuat Bank Kalsel Syariah untuk merekrut nasabah organisasi-organisasi berbasis Nahdiyin dan Muhammadiyah,” ujar Syamsul Rabu (3/7) sore.
Syamsul juga mengatakan Bank Kalsel telah terbukti sebagai mitra terpercaya bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan internasional, menyediakan berbagai layanan keuangan yang esensial untuk mendukung transaksi ekspor dan impor. Melalui jaringan yang luas dan infrastruktur yang kuat, Bank Kalsel memberikan solusi perbankan yang mempermudah proses transaksi dan meminimalkan risiko bagi para eksportir dan importir di Kalimantan Selatan.
“Kegiatan ekspor impor sumber daya alam di kalsel maka di perlukan Bank kalsel bank devisa. Saya sebagai perwakilan wakil Kalsel siap mendukung dan membantu Bank Kalsel sebagai bank kebanggaan urang banua di Kalsel,”ujar Syamsul.
Lanjut Syamsul, Penduduk Provinsi Kalsel ini kurang lebih 7 juta dengan harapan bisa menyerap nasabah sebanyak nya menjadi nasabah BPD, BPD syariah, BPR . Hal ini mengantisipasi renterner yang mengatas namakan koperasi simpan pinjam bunga nya 20 persen 1 bln,
“Contoh, minjam 1 jt bayar 1,2 jt per bulan. Ini menyengsarakan rakyat, ini harus di antisipasi,” ujarnya.
“Kita harapkan dengan cara apa Bank kalsel bisa membuat produk baru dengan pinjaman Rp 2 Juta sampai Rp 3 Juta, karena itu dapat membasmi rentenir yang menyengsarakan rakyat,” tambah Politisi Senior Partai Gerindra ini.
Bank Kalsel sudah memenuhi Modal Inti Minimum (MIM) yang mencapai sekitar Rp 3 Triliun sesuai ketentuan OJK hingga akhir tahun 2024. Kalsel merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Kalsel yang memberi kontribusi terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebelumnya, Bank Kalsel berstatus Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD) berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada tahun 2012.Pemegang saham PT Bank Kalsel terdiri dari Pemprov Kalsel dan 13 Pemerintah Kabupaten/kota di Kalsel.
