apakabar.co.id, JAKARTA – Calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan Jawa Barat membutuhkan lima Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT Sampah). Hal itu menurutnya sebagai solusi penanggulangan sampah.
Pendirian lima PLT Sampah disebutnya sebagai salah satu visinya. Setidaknya terdapat lima titik yang harus didirikan di eks karesidenan Jawa Barat yakni, Cirebon, Purwasuka-Bekasi, Bogor Raya-Cianjur, Bandung Raya dan Priangan Timur.
“Kita harus membaca grand design (desain besar). Harus berani eksekusi sebagai salah satu solusi, jangan kita ngomong sampah setiap tahun tidak pernah selesai,” ujarnya selepas rapat konsolidasi di Bandung seperti dilansir Antara, Sabtu (5/10).
Baca juga: Golkar Siapkan Strategi Jaga Elektabilitas Dedi-Erwan
Dalam merealisasikan PLT Sampah, kata Dedi, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Kuncinya, perlu keberanian dalam mengeksekusi untuk mengikuti rancangan besar.
“Kita harus membaca grand design (desain besar). Harus berani eksekusi sebagai salah satu solusi, jangan kita ngomong sampah setiap tahun tidak pernah selesai,” ujarnya.
Persoalan Sampah Tak Kunjung Selesai
Dedi menerangkan persoalan sampah yang tak kunjung selesai disebabkan karena sistemnya tidak efektif. Di antaranya seperti pemilahan sampah organik-anorganik yang seharusnya dimulai dari rumah dan dimasukkan ke tong sampah terpisah.
“Sayangnya ketika diangkut menggunakan mobil yang sama,” katanya.
Kemudian, saat proses daur ulang, hasilnya seperti pelet yang bisa digunakan untuk pertanian, namun fasilitas-fasilitas yang tak sedikit dikelola secara swadaya masyarakat, banyak yang gulung tikar karena barangnya menumpuk tak laku.
“Kenapa? Karena kesadaran publiknya kita belum terbangun dan belum terkonektivitas,” ujarnya.
Baca juga: Reaksi Dedi Mulyadi Kena Serangan Kampanye Hitam
Jika terpilih, Dedi berjanji akan menjalankan penanganan sampah yang pertama di lingkungan kecil dengan pemilahan dan penggunaan PLT Sampah untuk wilayah besar.
Bila penanganan sampah terintegrasi, maka sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik yang harus diwajibkan digunakan untuk sektor pertanian. Sedangkan sampah anorganik, kata Dedi, seharusnya negara membelinya. Saat ini hal itu tidak dilakukan.
“Ini yang harus ngerti cara mengelola. Karena ngomong teori saja, susah. Kalau tidak ngerti bagaimana mengeksekusi,” ucapnya.
Baca juga: Janji Dedi Mulyadi Jika terpilih sebagai Gubernur Jabar
Adapun bagian pendanaan bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan juga dukungan swasta.
“APBD kita cukup pak kalau mau bangun, kalau diefisiensikan, daripada belanja yang gak tepat. Sudah bisa dari dulu juga kalau kita mau melakukan pengelolaan dengan baik anggaran keuangan ini beli apapun mampu,” pungkasnya.
