apakabar.co.id, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan tiga skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi guna mewujudkan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Untuk subsidi kami membagi jadi tiga jenis usulan. Usulan ini kami sampaikan ke Satuan Tugas (Satgas) dan akan diteruskan ke pemerintah baru,” kata Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu di Jakarta, Selasa (15/10).
Skema pertama yaitu rumah desa, dengan target membangun atau merenovasi sekitar 2 juta rumah di desa yang tidak layak huni.
Menurut Nixon, sebanyak 24 juta dari 27 juta rumah pelanggan listrik 450 watt, atau lebih dari 90 persen, tergolong rumah tidak layak huni. Untuk itu, skema ini akan difokuskan pada pembangunan atau renovasi rumah-rumah desa yang tidak layak huni.
Baca juga: Presiden Partai Buruh Sebut Tapera Rentan Dikorupsi
Skema kedua adalah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menjelaskan skema ini mirip dengan yang diterapkan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun dengan sejumlah penyesuaian.
Skema ini menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta, atau daerah lainnya seperti Serang dan Silgon.
Skema terakhir adalah rumah urban yang menargetkan masyarakat berpenghasilan Rp12 juta hingga Rp15 juta per bulan. Fokusnya adalah menyediakan hunian bagi pekerja di daerah urban yang tidak mampu membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi. Solusinya adalah memanfaatkan lahan pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen yang terjangkau.
Baca juga: BP Tapera Bantah Hak Peserta Digunakan untuk Operasional
Dia mencontohkan pembangunan hunian di atas lahan stasiun kereta (TOD) atau di lahan-lahan pemda seperti PD Pasar Jaya, di mana di bawahnya bisa dibangun 2-3 lantai untuk pasar dan di atasnya apartemen dengan harga sekitar Rp400 juta hingga Rp500 juta. Dia menghitung harga jual ini terjangkau oleh KPR dengan tenor 25-30 tahun.
Ia menambahkan harga lahan di kota-kota besar sudah tidak terjangkau, sehingga solusi yang paling sesuai adalah hunian vertikal.
“Di Jakarta, contohnya, ada lebih dari 140 lokasi PD Pasar Jaya. Kalau mau kita bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian, juga ada lahan kereta api di Manggarai dan sebagainya. Jadi, banyak sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk perumahan kelompok urban,” papar Nixon.
Baca juga: Iuran Tapera, Menteri PUPR Pastikan Bukan Uang Hilang
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan program pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.
Hashim menyampaikan bahwa program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan dua juta unit rumah di pedesaan per tahun.
