apakabar.co.id, BANJAR – Syaifullah Tamliha ingin penduduk Kabupaten Banjar terlindungi. Kelak jadi bupati, bersama Habib Ahmad Bahasyim ia menggagas BPJS Ketenagakerjaan untuk masyarakat.
“Tidak membedakan antara masyarakat yang berada atau tidak. Semuanya sama,” kata calon Bupati Banjar itu, Jumat (18/10).
Jumlah penduduk Kabupaten Banjar mencapai 580.100 jiwa. Untuk kalangan pekerja, sebagian besar didominasi petani dan nelayan.
Dari sensus penduduk 2018 silam saja, jumlah petani dan nelayan di Banjar mencapai 100 ribu. Mereka jelas tak ter-cover BPJS Ketenagakerjaan.
Lantas bagaimana merealisasikan BPJS Ketenagakerjaan untuk mereka? Tamliha punya logika sederhana. Kata dia, semuanya mengacu pada status di KTP.
“Semua pemilik KTP pasti mencantumkan status pekerjaan. Misal petani atau swasta,” tutur politikus senior PPP itu.
Dari data kependudukan itu jelas, bahwa semua warga usia bekerja berstatus memiliki pekerjaan. Sekalipun hanya buruh. Bagi Tamliha mereka berhak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Tinggal bagaimana seorang kepala daerah menerapkan skemanya,” ucapnya.
Bisa diskemakan melalui peraturan daerah atau bupati. Tinggal memastikan sumber pembiayaan agar tak membebani APBD.
Di bagian itu, Tamliha punya gagasan konkret. Bahwa BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banjar bisa direalisasikan dengan APBD.
Biar tahu saja. APBD Banjar saat ini mencapai Rp 2,7 triliun. Mengacu pada undang-undang, 5 persennya mesti dialokasikan untuk urusan kesehatan. Lalu 20 persen ke pendidikan.
Mengacu angka di atas, setidaknya Rp135 miliar harus dialokasikan untuk kepentingan kesehatan. Kemudian Rp540 miliar dipakai urusan pendidikan.
Dari situ, asumsikan saja ada 200 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Banjar. Maka hanya butuh Rp55,2 miliar per tahun untuk BPJS Ketenagakerjaan.
“Rp23 ribu kalikan 12 bulan, kali 200 ribu KK,” rincinya.
Karena itu, gagasan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh warga Kabupaten Banjar ini terdengar masuk akal. Bisa menggunakan alokasi kesehatan dan pendidikan.
Itupun sisanya masih banyak. Anggap saja mengambil dari dana kesehatan. Nilai yang tersisa masih Rp79,8 miliar. Apalagi jika menggunakan budget pendidikan.
“Ini hanya masalah pengelolaan dan pengalokasian anggaran,” kata mantan Anggota Badan Anggaran DPR RI itu.
Jika menggunakan APBD terasa memberatkan, maka ada APBN. Bisa meminta suntikan dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK).
“Dan tentu saja masih banyak cara lain. Dan ini sudah jadi tugas dan kewajiban bupati mencarikan uang untuk kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Jika terealisasi, BPJS Ketenagakerjaan ini kabar baik untuk Banjar. Karena juga meng-cover urusan beasiswa pendidikan dan kecelakaan kerja. Termasuk santunan kematian.
“Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan harus dimiliki semua penduduk Kabupaten Banjar. Sudah menjadi hak warga negara,” ucapnya.
Tamliha memastikan tak sekadar menebar janji. Kelak jadi bupati, ia bakal merealisasikan gagasan yang diusung.
“Kalau saya berjanji, bukan janji manis. Tapi janji Urang Banjar,” pungkasnya.
