apakabar.co.id, JAKARTA – Industri elektronik merupakan pilar utama sektor manufaktur Indonesia, yang terbukti menyediakan lapangan kerja bagi ratusan ribu laki-laki dan perempuan. Industri ini juga sebagai pendukung utama inovasi teknologi dan sektor prioritas pemerintah dalam pengembangan industri di bawah Peta Jalan Making Indonesia 4.0.
Hal itu diunggapkan Plt Deputi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Saleh saat menghadiri Dialog Industri Nasional untuk Rantai Pasokan Elektronik yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan di Indonesia di Jakarta, selama dua hari, pada 28-29 November 2024.
Dialog digagas untuk mendukung penerapan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak di industri elektronik.
“Pemerintah telah memilih sektor elektronik sebagai salah satu sektor industri utama yang akan terus dikembangkan dalam menghadapi perkembangan industri di masa depan,” ujar Chairul Saleh di Jakarta, Kamis (28/11).
Saat ini, pemerintah juga melakukan inisiatif untuk mendorong industri semikonduktor agar terlibat dalam rantai pasokan global.
“Karenanya, dialog nasional ini memberikan rekomendasi penting agar terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja di sektor ini,” terang Chairul.
Dialog nasional digagas untuk mempertemukan lebih dari 100 pemangku kepentingan guna mengidentifikasi prioritas bersama dan peluang kolaboratif dalam membangun bentuk-bentuk baru daya saing dan keberlanjutan di sektor industri elektronik.
Menurut Chairul, caranya dengan memunculkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak, termasuk pengembangan keterampilan.
Senada, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh memuji komitmen Indonesia terhadap bisnis yang bertanggung jawab melalui Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang diluncurkan tahun lalu. Ia juga menekankan peran penting Deklarasi Perusahaan Multinasional ILO dalam memandu praktik-praktik yang bertanggung jawab di seluruh lanskap bisnis, dimana sektor elektronik sebagai ujung tombaknya.
“Hubungan antara bisnis dan hak asasi manusia telah mendapat perhatian yang besar dalam beberapa tahun terakhir, mengarah pada seruan agar mengambil langkah-langkah yang lebih kuat oleh pemerintah dan bisnis dalam melindungi dan menghormati HAM dalam konteks operasi bisnis,” terang Simrin Singh.
ILO, terang Simrin Singh, mendukung penuh Indonesia dalam memperkuat posisinya sebagai pemain ekonomi terkemuka di Asia Tenggara. Termasuk mendukung komitmen Indonesia terhadap pekerjaan yang layak dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab.
“Dengan kombinasi panduan internasional dan strategi nasional yang dimiliki, Indonesia mampu memetakan jalan menuju pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan,” paparnya.
Hal itu, kata Simrin Singh, menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk membangun pemahaman yang lebih kuat tentang kerangka referensi internasional utama, khususnya Deklarasi Prinsip-prinsip Tripartit ILO tentang perusahaan multinasional.
“Momentum itu juga diperlukan untuk mendengar praktik-praktik baik dari dalam dan luar negeri serta menjalin kemitraan rantai pasokan yang lebih kuat, antara negara asal dan tuan rumah demi peningkatan industri secara keseluruhan,” terang Simrin Singh.
Deklarasi Perusahaan Multinasional ILO, menurut Simrin Singh, merupakan satu-satunya instrumen ILO yang memberikan panduan langsung kepada perusahaan (multinasional dan nasional) terkait kebijakan sosial dan praktik tempat kerja yang inklusif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Deklarasi itu juga memberikan panduan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (HAM), yang menjadi perangkat penting bagi industri elektronik dalam memperkuat pekerjaan yang layak sekaligus menavigasi ekspektasi rantai pasokan yang terus berkembang.
Tak hanya itu, ILO mempromosikan bisnis yang bertanggung jawab untuk pekerjaan yang layak di sektor elektronik Indonesia melalui dua proyek yang saling melengkapi yakni rantai pasok yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan (Proyek RISSC), dan proyek pengembangan keterampilan dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab (proyek METI-Skills)
