apakabar.co.id, JAKARTA – Proyek PAHALA (Pangrango-Halimun-Salak) digagas berbasis lanskap untuk merestorasi DAS Cisadane secara berkelanjutan. Inisiatif tersebut merupakan kolaborasi bersama SNV dan Rekonvasi Bhumi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Programnya untuk mendukung pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu dan berkelanjutan, melalui penguatan kelembagaan forum multipihak DAS, peningkatan sosial ekonomi masyarakat dengan penerapan pertanian regeneratif dan agroforestri. Juga dilakukan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan untuk pengembangan akses pasar dan input.
Sungai Cisadane yang berhulu di pegunungan di wilayah Jawa Barat, berada dalam kondisi kritis akibat ekosistem hutan yang terganggu di sekitar DAS. Sungai Cisadane yang memiliki panjang 126 kilometer telah mengalir di daerah pemukiman padat di Jabodetabek.
Saat ini, Sungai Cisadane tidak terlepas dari ancaman alih fungsi lahan dan degradasi ekosistem. Dalam 5 tahun terakhir, luas hutan di Jawa Barat telah menyusut dari 3,206 juta hektar menjadi 2,711 juta hektar. Hal itu telah meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi1.
Kepala Sub Direktorat Pertanian dan Pangan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Gunawan Eko Movianto, menjelaskan bahwa lebih dari 100 DAS di Indonesia masuk dalam kategori kritis. Adanya praktik deforestasi, alih fungsi lahan serta praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan menjadi penyebab tingginya risiko banjir di musim hujan serta kekeringan di musim kemarau.
“Selain itu, pencemaran air akibat limbah domestik dan industri juga jadi perhatian utama yang harus ditangani bersama,” paparnya.
Menurut Gunawan, inisiatif program seperti PAHALA di DAS Cisadane Hulu menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, komunitas, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk, swasta, lembaga pembangunan, komunitas lokal dan masyarakat, untuk membangun kemitraan yang lebih erat dalam memperluas dan memperkuat inisiatif ini.
“Upaya bersama diperlukan agar konservasi hutan, perbaikan tata kelola air, serta praktik pertanian berkelanjutan bisa dilakukan secara menyeluruh,” ujar Gunawan dalam Lokakarya yang bertema Menuju Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terintegrasi di kawasan sub-DAS Cisadane Hulu yang diselenggarakan di Hotel Lorin Syariah, Kabupaten Bogor (13/03).
Sebagai kawasan hulu dari DAS Cisadane dan Ciliwung, Kabupaten Bogor memiliki peran strategis untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Seiring curah hujan tinggi serta tekanan alih fungsi lahan yang terus meningkat, diperlukan kebijakan yang efektif dan sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bogor, Suryanto Putra mengungkapkan proyek PAHALA yang melibatkan Pemkab Bogor dengan SNV telah terjalin dengan sangat baik. Selanjutnya, komitmen berbagai pihak untuk menjaga keseimbangan ekosistem sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.
“Implementasi Proyek PAHALA diharapkan bisa membantu memperkuat upaya konservasi, dengan pendekatan integrasi antara kegiatan usaha di kawasan hulu dengan keberlanjutan ekosistem,” terangnya. Hal itu akan memadukan aktivitas ekonomi dengan kelestarian lingkungan, sehingga keduanya tidak saling merusak tetapi saling memberikan kontribusi yang positif.
Pelibatan kelompok petani
Untuk memastikan keberhasilan skema Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH), Rekonvasi Bhumi selaku pelaksana Proyek PAHALA mendorong keterlibatan aktor multi-pihak. Upaya mereka telah mendorong terbentuknya Forum Koordinasi Pengelolaan sub-DAS Cisadane Hulu (FKPCH) yang melibatkan pemerintah kabupaten, sektor swasta, LSM, dan masyarakat.
Tak hanya itu, proyek juga memperkenalkan praktik agroforestri regeneratif, meningkatkan kapasitas petani, dan mendukung pengembangan bisnis berbasis komunitas Kelompok Usaha Masyarakat.
“Membangun pemahaman warga bukan hal mudah, terutama terkait pentingnya menjaga ekosistem secara berkelanjutan,” katanya.
Namun kini, kesadaran masyarakat mulai tumbuh, termasuk dalam memahami konsep pembayaran jasa lingkungan, meskipun masih dalam tahap awal. Indikator perbaikan lingkungan juga mulai terlihat, termasuk inisiatif warga dalam menjaga kebersihan sungai.
“Harapannya, program ini bisa mencegah bencana ekologis dan memperkuat konservasi air,” ujar Rudy Hartono, perwakilan Rekonvasi Bhumi Bidang Kelembagaan.
Perwakilan Kelompok Usaha Masyarakat di proyek PAHALA, Asep Maliki menuturkan bahwa kondisi DAS Cisadane Hulu sebelumnya kurang terawat karena banyak lahan yang terdegradasi, dan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan. Namun, pascahadirnya proyek PAHALA, terjadi perubahan nyata di lapangan.
“Dulu aktivitas penebangan pohon di hulu Cisadane cukup sering untuk membuka lahan. Kini, masyarakat diberi alternatif mata pencaharian yang lebih berkelanjutan, sehingga tekanan terhadap hutan berkurang,” beber Asep.
Dampak terbesar yang juga dirasakan warga adalah peningkatan kualitas air bersih. Melalui pengelolaan hulu DAS Cisadane yang lebih baik, sungai-sungai menjadi lebih terjaga, dan masyarakat kian sadar akan pentingnya keseimbangan ekosistem.
“Banjir dan longsor sempat jadi ancaman. Sekarang, dengan edukasi dan keterlibatan warga menjaga lingkungan, kita bisa ikut mencegah bencana,” imbuhnya.
Sebagai mitra yang mendukung Pemerintah Kabupaten Bogor, SNV berperan menginisiasi proyek PAHALA. Bagi SNV, ketahanan air bukan hanya isu ekologi dan ekonomi, namun juga berkaitan dengan tata kelola dan kesetaraan.
“Dalam 2 tahun, proyek ini telah menghimpun 600 petani dan 55 petani unggulan. Kami juga mendistribusikan lebih dari 7.000 bibit, serta membangun 4 Ha area percontohan atau demplot pertanian regeneratif,” ungkap Rizki Pandu Permana, Country Director SNV,
Ke depan, melalui pendekatan forum multipihak, agroforestri, dan penguatan komunitas, PAHALA dapat direplikasi di DAS lain di Indonesia,”
untuk berkontribusi menjaga keseimbangan alam tanpa mengesampingkan aspek ekonomi. Foto: Istimewa untuk apakabar.co.id
Manfaat bagi petani
Proyek PAHALA di DAS Cisadane Hulu dengan menerapkan praktik agroforestri dan pertanian regeneratif telah menghasilkan 4 (empat) komoditas unggulan, yakni kopi, olahan pala, minyak atsiri, dan kompos organik. Keempat komoditas itu ditampilkan pada lokakarya bertema Menuju Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terintegrasi di kawasan sub-DAS Cisadane Hulu.
Asep, salah satu petani yang terlibat dalam program ini mengakui manfaat yang dirasakan warga lokal dari proyek ini. SNV melalui proyek PAHALA memberikan pendampingan terkait pengolahan minyak atsiri pala bagi kelompok petani.
“Kelompok tani saya beranggotakan 13 orang, sudah mulai berkembang pengelolaan produknya juga. Kami berencana meningkatkan skala usaha jadi koperasi agar lebih banyak masyarakat bisa terlibat,” paparnya.
Menurut Asep, sejak awal proyek dimulai hingga Februari 2025, kelompok tani telah menghasilkan sekitar 133 Kg minyak atsiri pala yang telah menjadi pemasukan bagi anggotanya.
Enam kelompok tani telah mengikuti program peningkatan kapasitas melalui proyek PAHALA terkait pengelolaan bisnis. Dari usaha tersebut, mereka mampu meraup keuntungan Rp 100 juta dan menciptakan lebih dari 40 lapangan kerja baru. Kini, keempat komoditas tersebut siap dikenalkan ke pasar yang lebih luas.
Proyek PAHALA menargetkan peningkatan pendapatan petani sebesar 10% hingga tahun 2030, peningkatan kapasitas lebih dari 1.000 petani, serta restorasi 500 hektar lahan melalui penerapan pertanian regeneratif dan agroforestri. Dari sisi lingkungan, proyek ini diharapkan mampu meningkatkan infiltrasi air hingga 136 juta liter per tahun, meningkatkan penyerapan karbon sebesar
770 ton CO2, serta memperkuat forum multipihak sebagai mekanisme akuntabel dalam konservasi air dan lahan.
“Ini membuktikan kontribusi terhadap konservasi lingkungan juga dapat membuka peluang ekonomi bagi petani dan komunitas lokal,” jelasnya.
Kolaborasi, berbagi peran, dan tanggung jawab bersama telah mendorong pengelolaan DAS yang terintegrasi. Dengan demikian, solusi berbasis alam dapat diterapkan untuk tidak hanya melindungi lingkungan dan mengurangi risiko bencana ekologis, namun juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.
