apakabar.co.id, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggandeng Government Communications Service Internasional (GCSI) Inggris untuk menangani disinformasi lewat penyiapan komunikasi strategis pemerintah.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Usman Kansong mengungkapkan kerja sama tersebut terbilang penting mengingat disinformasi makin merajalela di ruang digital.
“Saya kira kerja sama ini sangat penting karena di era digital kita menghadapi yang disebut information disorder, kekacauan informasi,” kata Usman dalam keterangannya, Jumat (8/3).
Salah satu bentuk kerja sama yang telah diwujudkan untuk menangani disinformasi itu di antaranya lokakarya kolaboratif bertajuk ‘International Strategic Communication Workshop Series’ yang telah berlangsung di Jakarta. Lokakarya berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh 20 orang peserta dari humas kementerian dan lembaga.
Menurut Usman, perwakilan Indonesia dan Inggris mendiskusikan pengalaman dan kerangka kerja dalam menghadapi information disorder atau kekacauan informasi. “Agar dapat merumuskan strategi membuat program penanganan disinformasi di era digital. Ini bisa sebagai bahan bagi Indonesia dan juga barangkali Inggris dalam menyusun strategi komunikasi secara lebih baik lagi,” paparnya.
Ke depannya ada banyak kerja sama yang bisa dikembangkan untuk menguatkan koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian Kominfo dan GCSI di bidang komunikasi publik dan komunikasi digital. Salah satunya dengan melakukan studi banding sehingga perwakilan Indonesia bisa mempelajari langsung bagaimana negara lain mengelola sektor komunikasi publik dan komunikasi digital.
“Kita bisa ke Inggris (rencana studi banding). Karena Inggris punya yang namanya National Security Communication, jadi kita bisa belajar dari Inggis bagaimana menggerakkan komunikasi pemerintah dalam konteks security,” jelasnya.
Usman Kansong juga memastikan Kementerian Kominfo akan menindaklanjuti hasil lokakarya dengan langkah konkret. Menurutnya, Kementerian Kominfo akan membuka jangkauan peserta dari kementerian dan lembaga lain. “Karena ini baru 20-an orang terutama kebanyakan dari Kementerian Kominfo, walaupun ada dari kementerian lain tetapi nanti bisa kita libatkan lebih luas lagi,” ujarnya.
Selain itu, studi banding dan lokakarya lanjutan, Kementerian Kominfo akan mengambil langkah konkret dengan membentuk tim komunikasi krisis.
“Pak Wamen (Wamenkominfo Nezar Patria-red) sudah memerintahkan kami untuk mengumpulkan lagi peserta workshop terutama yang dari Kominfo untuk mengimplementasikan apa yang sudah mereka dapatkan. Karena yang paling penting eksekusinya,” tandasnya.
