apakabar.co.id, JAKARTA – Pemerintah sedang bersiap meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan dalam waktu dekat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa aturan mengenai KUR Perumahan akan diterbitkan pada pekan depan, atau paling lambat akhir Juli 2025.
“Sudah 90 persen pembahasannya. Harusnya minggu depan bisa selesai. Karena komitmen kami memang akhir Juli sudah rampung,” ujar Maruarar, yang akrab disapa Ara, usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/6).
Program ini dirancang sebagai strategi untuk membuka akses pembiayaan masyarakat dalam kepemilikan rumah. KUR Perumahan akan mengatur beberapa hal penting, di antaranya sasaran penerima, kategori profesi yang berhak mendapatkan kredit, batas maksimal pinjaman (plafon), suku bunga, serta jangka waktu atau tenor pinjaman.
Kementerian PKP menargetkan program ini dapat mendorong pembangunan 3 juta rumah, dengan dukungan dana KUR sebesar Rp130 triliun. Pemerintah juga sedang menyempurnakan formula agar program ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan risiko kredit macet atau non-performing loan (NPL).
Ara menekankan pentingnya sosialisasi yang luas dan efektif agar masyarakat benar-benar memahami manfaat serta mekanisme program ini. “Kami lagi rumuskan siapa yang berhak terima agar sosialisasinya tepat dan masif. Kami ingin program ini benar-benar menyentuh yang membutuhkan, dan kalau bisa tidak ada NPL,” jelasnya.
Lebih lanjut, dalam rapat koordinasi bersama para menteri lainnya, Ara mengusulkan agar KUR Perumahan juga bisa menjadi solusi dalam mengatasi backlog atau kekurangan kebutuhan rumah secara nasional, yang saat ini mencapai 9,9 juta unit.
Salah satu upaya yang akan didorong adalah memaksimalkan penyerapan rumah subsidi yang tahun ini ditargetkan sebanyak 350 ribu unit. Ara menyebut telah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memastikan target tersebut bisa tercapai.
“Hari ini saya langsung panggil BP Tapera. Karena tadi arahan Pak Menko, penyerapan rumah subsidi ini harus tuntas di tahun ini juga,” ujarnya.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mendukung penuh inisiatif tersebut. Ia menyampaikan bahwa KUR Perumahan sangat dinantikan oleh para pelaku industri perumahan karena akan memperkuat likuiditas dan mempercepat proses pembangunan.
“Dengan adanya program ini, pengembang lebih leluasa dalam meningkatkan kapasitas produksinya. Ekosistem pendukung perumahan seperti toko bangunan, industri bahan bangunan, hingga produsen bata dan genteng pun ikut terdorong secara finansial,” ujarnya.
Heru menambahkan, jika biaya produksi rumah bisa ditekan lewat pembiayaan yang terjangkau, maka harga rumah subsidi pun menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan begitu, impian memiliki rumah layak akan semakin mudah terwujud bagi jutaan rakyat Indonesia.
Melalui KUR Perumahan, pemerintah berharap akan menjembatani kebutuhan rumah rakyat dan memperkuat pertumbuhan sektor perumahan nasional secara berkelanjutan.
