apakabar.co.id, PENAJAM – Misrantoni, 60 tahun, sebelumnya dikenal sebagai saksi kunci tragedi Muara Kate, insiden berdarah yang menewaskan tokoh adat dan aktivis penolak hauling, Russell. Namun kini, ia justru ditetapkan sebagai tersangka. Warga pun bertanya-tanya: apa yang sebenarnya sedang terjadi?
Putra Misrantoni, Andre (25), masih tak percaya ayahnya dijadikan tersangka pembunuhan. Apalagi, korban bukan orang asing. Russell adalah sepupu dan rekan seperjuangan ayahnya di barisan warga yang menolak truk batu bara melintasi jalan umum.
“Saya syok. Jam empat pagi baru pulang dari kebun, langsung dengar kabar bapak ditetapkan tersangka. Enggak masuk akal,” kata Andre kepada media ini, Sabtu (26/7) malam.
Baca juga: Warga Ragukan Penetapan Tersangka Tragedi Muara Kate
Menurut Andre, keluarga bahkan tak pernah diberi pemberitahuan resmi oleh kepolisian. Mereka mengetahui status hukum Misrantoni dari kuasa hukum dan inisiatif menelpon sendiri. “Kami kecewa, sembilan bulan kasus ini jalan di tempat, tiba-tiba ayah saya jadi tersangka.”
Misrantoni sebelumnya diperiksa sebagai saksi bersama dua orang lainnya: Yusuf, pemilik rumah posko Muara Kate, dan Mahrita, keponakan almarhum. Namun mendadak, ia sendiri yang dijadikan pihak bertanggung jawab.
Barang bukti yang disebut polisi pun diragukan oleh keluarga. Salah satunya adalah baju panjang milik Misrantoni yang tergantung dekat tempat tidur. “Itu baju tidur biasa. Bapak tidur cuma pakai celana dalam. Kalau kedinginan, dia ambil baju yang tergantung dekat kelambu,” terang Andre.
Warga dan keluarga menduga ada upaya pengkondisian. Apalagi, sejak insiden itu, saksi-saksi seperti Anson—satu-satunya korban selamat—disebut mulai berubah arah. “Dua polisi yang berjaga malam kejadian katanya sekarang diangkat jadi anak oleh Anson,” ungkap warga yang enggan disebutkan namanya.
Baca juga: Warga Muara Kate Bingung, Pejuang Lingkungan Dijadikan Tersangka!
Hubungan antara Anson dan warga pun disebut mulai retak. Ia menuding donasi untuk dirinya disalahgunakan, padahal menurut Andre, posko memiliki dua kas terpisah: untuk korban dan untuk konsumsi. Semua tercatat rapi. “Kami bisa buktikan. Tapi Pak Anson tetap merasa semua donasi itu miliknya.”
Perselisihan itu makin panas saat Misrantoni menasihati Anson agar berhati-hati pada aparat. Namun Anson justru membela dua polisi yang disebut-sebut menolongnya. “Pak Anson bilang, ‘Kalau bukan karena mereka, saya sudah mati.’ Sejak itu, hubungan memburuk,” ujar Andre.
Warga juga mempertanyakan waktu penggeledahan dan pembongkaran makam Russell yang dilakukan mendadak, tanpa pemberitahuan ke masyarakat. Tak lama setelah itu, status Misrantoni berubah menjadi tersangka dan ia langsung dipindah ke Polda Kaltim.
Kecurigaan makin kuat saat warga mengingat kembali serangkaian tekanan sebelum tragedi terjadi. “Kami beberapa kali didatangi polisi dan pihak perusahaan. Mereka minta jalan hauling dibuka. Ada yang ditakut-takuti, ada yang diajak koordinasi,” ungkap seorang warga posko.
Menurut mereka, pascakegagalan lobi itu, tekanan justru meningkat. “Kami rasa, ada tekanan dari atas. Apalagi setelah Wapres datang ke Muara Kate. Tiba-tiba kasus ini diangkat lagi,” tambahnya.
Baca juga: Polda Kaltim Ungkap Peran Tersangka Kasus Muara Kate: Eksekutor
Soal tuduhan munculnya kekayaan baru di keluarga Misrantoni, Andre menjelaskan bahwa mobil yang mereka beli berasal dari uang ganti rugi sawit dari PT Amalia, jauh sebelum kasus pendeta Veronica. “Uangnya dicicil. Kami punya bukti pembayarannya. Bukan hasil pembunuhan.”
Saat ini, keluarga berharap penyelidikan diambil alih Mabes Polri dan Kompolnas. “Bapak kami bukan pembunuh. Posko ini berdiri karena kami lawan hauling. Setelah gagal bujuk, mereka pakai cara tekanan. Ini bukan kejahatan biasa,” ucap Andre.
Warga pun mendesak agar penanganan kasus dilakukan secara terbuka dan adil. “Kalau memang ada pelaku, ungkap semua. Tapi jangan tumbalkan orang yang justru dari awal bersama kami,” kata warga lainnya.
Sementara itu, hingga hari ini, motif pembunuhan Russell belum juga disampaikan secara resmi oleh kepolisian. Salah satu pejabat utama di Polda Kaltim mengaku belum menerima pembaruan soal itu.
Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto, saat ditanya media ini pada Jumat (25/7), hanya menjawab singkat, “Saya belum dapat update.”
