apakabar.co.id, BANJARMASIN – Maraknya pinjaman online alias pinjol ilegal lagi-lagi mengundang perhatian Syamsul Bahri (SBR). Kekinian, anggota Komisi XI itupun menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Mereka memilih ‘door to door‘ ke masyarakat di Kalimantan Selatan, Senin (22/4).
“Kami prihatin sekali. Karena kasus bunuh diri gara-gara pinjol informasi keempat [kasus], belum lagi semi-semi [kasusnya],” jelas SBR, anggota Komisi Keuangan DPR RI itu.
Karena apa? Karena serangan psikis yang terlalu berlebihan kepada pribadi yang telat membayar.
Ini, kata Syamsul, tak lepas dari begitu mudahnya meminjam namun sanksi yang diberikan begitu berat.
Di satu sisi, masih banyak masyarakat yang tidak sadar risiko dari pinjol ini.
“Masih banyak masyarakat kita tidak mengerti. Wajar karena terbelit kebutuhan uang, pribadi, kebutuhan anak dan yang mendesak,” jelasnya.
Akhirnya, faktor itu yang kemudian dibarengi dengan kemajuan teknologi menunjang masyarakat untuk beralih ke pinjol.
“Inilah yang kami sosialisasikan. Masyarakat harus hati-hati terhadap pinjol ini,” jelasnya.
SBR meminta pemerintah lebih proaktif. Bahwa pinjol ini tak lepas dari masalah ekonomi masyarakat.
“Saya berpikir harus ada gerakan bersama, melakukan pengawasan menyetop aksi para rentenir pinjol,” jelasnya.
Pemerintah, kata SBR, sejatinya sudah memiliki program kredit usaha rakyat alias KUR. Hanya bermodal KTP, sudah bisa menggunakan fasilitas KUR. Bahkan untuk limit sebesar Rp25 juta.
SBR mengakui hanya kadang-kadang butuh proses, verifikasi dan proses administrasi yang cukup memakan waktu.
“Pemerintah harus terus mensosialisasikan ini, salah satunya untuk mengurangi dampak pinjol,” jelasnya.
Termasuk memaksimalkan unit usaha simpan pinjam di desa. Sebenarnya unit usaha ini, kata dia, sudah masuk dalam program Rp1 miliar satu desa.
“Sekali lagi bagaimana caranya hindari peminjaman di pinjol,” ujar anggota Komisi Keuangan Fraksi Gerindra ini.
Lihat postingan ini di Instagram
Sebelumnya, bukan kali ini saja SBR memelototi praktik pinjol.
Di dapil-nya, Kalsel, media ini mencatat sudah ada lebih dua kasus bunuh diri warga diduga karena pinjol.
Kasus pertama di Banjarmasin. Pertengahan tahun lalu, pemuda bernama Rizki beraksi nekat lantaran terlilit pinjol.
Maret sebelumnya yang juga bertepatan dengan Ramadan 2023. Seorang warga Desa Simpur HSS juga nekat menghabisi nyawanya sendiri. Ia tak tahan dengan tagihan pinjol.
Seakan tak cukup. Di pengujung tahun 2023, seorang mahasiswi asal Banjarmasin juga nekat mengakhiri hidup. Sebab tagihan-tagihan pinjolnya yang terus membengkak.
“Tolong ini benar-benar diperketat pengawasannya, jangan sampai muncul korban lain dan menjadi permasalahan nasional,” jelasnya.
Syamsul juga meminta masyarakat lebih jeli. Cek legalitas entitas pinjol. Serta, besaran pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan. Literasi digital juga harus ditingkatkan.
“Pertumbuhan pinjol jangan sampai memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat,” pinta pria asal Batulicin ini.
