apakabar.co.id, JAKARTA – Pemerintah terus menjaga ketersediaan beras nasional dengan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP). Hal tersebut merupakan upaya menjaga keseimbangan di semua rantai pasok hulu hilir.
Keseimbangan dimulai dari tingkat petani, pemasok sampai konsumen sebagai upaya membangun ekosistem pangan yang tidak berat sebelah, sehingga semua lini tidak terjadi gejolak berlebih.
“Jadi memang saat ini meskipun produksi dan konsumsi beras di Januari dan Februari 2024 minus 2,8 juta ton sebagai dampak dari penurunan produksi akibat El Nino, namun kita memerlukan beras yang cukup agar neracanya dapat terjaga secara positif,” kata Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi melalui keterangan
Karena itu, kata Arief, pemerintah berupaya menyeimbangkan kekurangan tersebut dengan kebijakan importasi. Kebijakan tersebut adalah pilihan terakhir agar ketersediaan beras tetap terjaga.
“Walaupun sangat pahit, importasi saat ini harus dijalankan. Mungkin kebijakan ini tidak populer saya sampaikan, tetapi harus dikerjakan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini,” ungkapnya.
Namun Arief menegaskan bahwa importasi yang dilakukan sangat terukur sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak mengganggu harga di tingkat petani.
“Salah satu indikasinya bisa dilihat dari NTPP saat ini adalah yang tertinggi senilai 116,16. Ini yang membuat petani kita semangat untuk menanam,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Oktober 2022 NTPP tercatat mulai bangkit melampaui angka 100. Saat itu, NTPP ditetapkan 100,41 dan semakin bertumbuh selama tahun 2023.
Indeks rerata NTTP setahun penuh selama 2023 ada di 107,63 dengan capaian indeks tertinggi pada Oktober 2023 di 114,55. Terkini, NTPP di Januari 2024 berada di 116,16.
“Pertumbuhan NTPP seperti ini mengartikan sedulur petani tanaman pangan semakin sejahtera. Langkah importasi yang dilakukan pemerintah tidak begitu berdampak negatif,” katanya.
Ini karena kita memastikan importasi yang dilakukan adalah importasi yang terukur dan sesuai kalkulasi, serta hanya dipergunakan untuk pelaksanaan program pemerintah saja,” urai Arief.
Menyambut panen raya yang diperkirakan pada Maret 2024 mendatang, pihaknya bersama Kementerian Pertanian serta stakeholder terkait lainnya akan berkoordinasi mempersiapkan penyerapan yang optimal untuk mencegah jatuhnya harga di tingkat petani.
Pada saat yang sama, pengisian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari produksi dalam negeri dapat terpenuhi dengan baik.
“Saat ini, kita tengah mempersiapkan CPP jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga pada saat diperlukan CPP tersebut dapat dimanfaatkan untuk intervensi antara lain penyaluran bantuan pangan, operasi pasar, dan keadaan darurat,” pungkasnya.
