apakabar.co.id, JAKARTA – Pemerintah berencana akan melakukan diplomasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengantisipasi tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump.
Menteri Koordinator BIdang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menerangkan diplomasi tersebut dilakukan karena Indonesia-AS merupakan dua negara yang saling membutuhkan. Apalagi AS merupakan negara pemasok kedelai nomor satu di Indonesia.
“Soal tarif, saya sudah koordinasi juga sama Pak Menko Ekonomi, Pak Airlangga. Tentu kita harus melakukan segera, secepatnya untuk melakukan diplomasi,” ujar Zulhas, di Jakarta, Selasa (8/4).
Baca juga: Mimpi Trump: Fair Trade atau Fear Trade?
Zulhas menegaskan tidak ada perang dagang atau tarif balasan untuk AS. Sebab, kondisi tersebut masih bisa dinegosiasikan yang dipimpin langsung oleh menko.
“Kita kan nggak soal balas membalas, kita nggak gitu. Kita melakukan perbicaraan diplomasi. Karena kita lihat, kita ini saling membutuhkan, ya. Saya kira diplomasinya Pak Menko akan menyelesaikan semuanya,” ujar Zulhas.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh upaya negosiasi dalam menghadapi kebijakan tarif timbal balik resiprokal AS.
Baca juga: Proteksionisme Trump Mengancam Stabilitas Ekonomi Global
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, alih-alih menerapkan tarif balasan, Pemerintah Indonesia memilih untuk menggunakan strategi diplomasi dalam mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal AS yang digelar secara virtual di Jakarta, Minggu (6/4).
Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
