apakabar.co.id, JAKARTA – Sistem pendidikan Indonesia cenderung komersil. Begitulah analisa pengamat pendidikan Indra Charismiadji.
“Pendidikan saat ini banyak menggunakan mekanisme pasar. Seperti wisuda dan study tour dikomersialisasikan,” ucapnya saat diskusi di Jakarta, Rabu (29/5).
Ia lantas memberi contoh lain. Seperti uang kuliah tunggal (UKT) hingga transformasi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH). Baginya, salah kelola.
“PTNBH misalnya, sama saja meminta kampus untuk mencari lembaga bisnis, mencari uang,” ujar Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Development Analysis itu.
“Bahkan di Amerika yang notabene negera kapitalis, mereka mengelola pendidikan nggak gini banget, nggak kapitalis,” lanjutnya.
Indra paham operasional institusi pendidikan butuh budget. Tapi, bukan berarti mendorong komersialisasi yang malah menjadi beban orang tua.
Makin mahalnya biaya pendidikan, juga menimbulkan tekanan ekonomi. Situasi ini jelas tak mudah bagi orang tua maupun mahasiswa.
“Kalau mindset memperlakukan pendidikan sebagai tempat mencari uang, yang terdampak bukan hanya dari keluarga dengan ekonomi rendah, tapi juga keluarga dengan ekonomi menengah,” tuturnya.
Ia lantas menitip pesan pada pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya. Agar menunjuk menteri pendidikan yang memiliki nalar untuk mencerdaskan bangsa dan menyejahterakan rakyat.
“Pak Prabowo jangan memilih menteri pendidikan yang bermental pedagang. Tapi memilih orang yang bisa mengelola lembaga pendidikan dengan benar sesuai tujuan. Yakni mencerdaskan bangsa, bukan untuk mencari uang seperti yang dijalankan menteri pendidikan sekarang,” pesan Indra.
Senada dengan Indra, Mantan Pjs. Rektor Universitas Paramadina, Sudirman Said menilai situasi pendidikan tinggi saat ini memberikan tekanan ekonomi terhadap orang tua.
“Mayoritas ibu-ibu bersedia untuk memendam keinginan pribadinya untuk pengeluaran pendidikan anak. Oleh karena itu, kita berharap kebijakan UKT saat ini tidak sekadar ditunda, tapi juga tidak jadi,” ujar Menteri ESDM 2014-2016 itu.
Lebih lanjut, Sudirman menegaskan pendidikan itu bukan tempat mencari uang. Tapi untuk mencerdaskan bangsa.
“Pertama kita mengingat pembukaan konstitusi bahwa yang pertama, dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi tumpah darah indonesia, Kedua mencerdaskan bangsa,” tutupnya.
