apakabar.co.id, JAKARTA – Dosen Sosiologi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Aris Arif Mundayat mengungkap fenomena temuan Profesor Kumba Digdowiseiso diduga melakukan plagiat disebabkan karena sejumlah faktor. Khususnya mengenai kondisi universitas beserta akademisi di dalamnya.
“Ada akademik kartelisme, munculnya kartel jurnal yang menghimpun semua produsen ilmu pengetahuan dihimpuan suatu wadah dalam Scopus dan dipasarkan di seluruh dunia,” katanya kepada apakabar.co.id dikutip Senin (29/4).
Di tengah situasi tersebut, kata Aris, muncullah jurnal predator yang berbayar namun tidak ada proses pengawasan dan seleksi yang ketat.
Di sisi lain, Scopus disebutnya menjadi wadah kartel akademik yang masuk dan dipasarkan. Sialnya, jurnal akademis yang terindeks dalam Scopus kemudian dianggap memiliki reputasi yang tinggi.
“Di balik itu ada peristiwa besar yang sedang terjadi dan sedang mentranformasi karakter universitas itu sendiri,” bebernya.
Karena itu, kata Aris, produktifitas Kumba yang dalam sepanjang 2024 mampu menghasilkan 160 karya jurnal dinilainya tidak masuk akal. Padahal, tugas dosen mencakup mengajar, penelitian dan pengabdian.
Jumlah tersebut menurutnya akan masuk akal bila dalam pengerjaannya menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang dikerjakan oleh seorang ghost writer.
“Ini berbahaya bagi dunia akademik,” jelasnya kepada apakabar.co.id.
Bagi Aris, dalam satu semester batas kewajaran dosen dapat membuat 1-2 artikel untuk jurnal internasional.
Berdasarkan pengalamannya, Aris bahkan membutuhkan waktu sampai setahun untuk sampai berhasil memublikasikan artikel akademiknya di jurnal Australia.
Dalam setahun tersebut, saat artikel akademiknya dikirim maka akan melalui proses peninjauan yang ketat. Penulis akan mendapatkan informasi lanjutan bila artikel akademiknya ditolak dan diterima.
Kalau pun artikel akademiknya diterima, terkadang tak mesti otomatis langsung diterbitkan. Terkadang, menurutnya ada sejumlah catatan yang harus direvisi bagi dosen yang sedang menulis risetnya tersebut.
Situasi tersebut disebutnya tak lepas dari adanya neoliberalisme di universitas. Akibatnya, industri pengetahuan memaksa dosen untuk memproduksi pengetahuan sebanyak mungkin. Aris menilai universitas saat ini tak ubahnya seperti pabrik.
“Kalau pabrik sandal okelah sehari 160 pasang sandal-sepatu, oke. Ini produk pengetahuan, kecuali kalau produksi ilmu pengetahuan selevel sandal. Ketika seperti itu, maka kualitas jurnal menjadi bermasalah,” terangnya.
Dosen dalam Jerat Neoliberalisme Universitas
Aris mengungkapkan universitas saat ini di tengah ancaman neoliberalisme. Hal itu terlihat dengan menjadikan institusi pendidikan sebagai entitas bisnis.
Di sisi lain universitas justru menggaji dosennya dengan rendah. Sebagian besar mereka yang berasal dari kalangan kelas menengah merasa tak mencukupi kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut yang membuat dosen berlomba-lomba menaikkan pangkat.
“Bahkan yang bisa dikatakan dosen-dosen perjanjian kerja (P3K) itu masih menerima bantuan subsidi upah setara buruh padahal jenjang sudah S3 itu kan berbahaya,” jelasnya.
Dengan pendapatan yang tidak layak, kata Aris, dosen dibebankan dengan tugas mengajar, penelitian dan pengabdian. Di Indonesia, seorang dosen bisa mengajar 6 sampai 10 mata kuliah dengan rata-rata 3 satuan kredit semester (SKS).
Kondisi tersebut berbeda jika dibandingkan dengan universitas di Malaysia. Rata-rata seorang dosen mengajar 2 mata kuliah atau setara 6 SKS. Termasuk tugas penelitian dan pengabdian dengan masing-masing 3 SKS.
“Kalau di Malaysia sudah mengikuti standar ISO universitas,” ujar mantan dosen Universiti Putra Malaysia tersebut.
Aris menilai beban akademik yang terlalu tinggi membuat dosen kehilangan perannya menjadikan universitas sebagai ruang publik.
Ia berharap agar ke depan universitas dapat menjadi ekosistem bagi akademisi publik yang memliki kepedulian kepada publik. Itu dapat tercapai bila universitas menjalankan perannya sebagai ruang publik dan dosennya terus mengembangkan pemikiran kritis.
“Kalau itu wujud maka akan wujud pula demokrasi yang sehat. Kesehatan demokrasi sekarang menjadi problematik karena universitasnya mudah roboh,” pungkasnya.
