apakabar.co.id, JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik wacana penunjukan Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sebagai menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Sebelumnya Hanif tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10). Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini bakal menjadi calon menteri atau kepala lembaga negara untuk pemerintahan baru ke depan.
“Tidak ada yang salah dengan euforia Pilpres yang masih dilanjutkan dengan perombakan kabinet rezim,” jelas Manajer Kampanye Walhi Kalsel, Jeffri Raharja, dihubungi apakabar.co.id, Senin malam (14/10).
“Namun, secara umum diketahui Presiden Indonesia terpilih ini adalah seorang yang punya jejak kelam di masa lalu terutama kaitannya dengan militerisme,” sambung Cecef, sapaan karibnya.
Lantas apa kaitannya dengan pemanggilan tokoh masyarakat atau pejabat publik yang digadang gadang akan menjadi menteri atau terlibat dalam posisi strategis rezim selanjutnya?
“Tentu saja jika ada calon pengisi kabinet berasal dari Kalimantan Selatan, apakah dia yang melanggengkan investasi yang merusak atau memulihkan kondisi lingkungan dan hutan di Kalsel,” sambung Cecef.
Terkait Dirjen Planologi, Kementerian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, yang diprediksi naik menjadi menteri, Cecef melihat tentu berimplikasi pada nasib sumber daya alam di Kalsel.
“Terkait rekam jejaknya di Kalsel memang bisa dibilang membuat masyarakat sipil geleng-geleng kepala,” ungkap Cecef.
Misalnya, proyek ambisius Geopark Meratus yang bisa jadi hanya sebuah lip service atas masifnya gerakan rakyat dalam upaya penyelamatan Meratus atau gerakan #SaveMeratus.
“Tidak ada langkah komprehensif dan konkret terhadap penyelamatan Meratus olehnya. Tidak ada deliniasi yang jelas di mana saja wilayah Geopark Meratus. Hanya titik-titik pariwisata yang memang sudah berjalan sejak lama,” ujar Cecef.
Lalu pengakuan Hutan Adat (HA) melalui skema Perhutanan Sosial yang menjadi program KLHK tidak pernah menjadi prioritas di Kalsel. Masyarakat di sekitar kawasan hutan seolah-olah diarahkan untuk lebih pragmatis dengan usulan skema Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Kemitraan Kehutanan (KK).
“Hal lain terkait hutan juga perlu kita pertanyaan kembali misalnya pelepasan kawasan hutan baru di Kalimantan Selatan,” jelas Cecef.
Atau, sambung dia, dugaan adanya deforestasi seluas 16.067 hektare di Kalsel. Artinya jejak Hanif selama empat tahun di Kementerian tidak signifikan menyelamatkan hutan Kalsel. “Diekspansi oleh industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan monokultur skala besar,” pungkas Cecef.
Sebelumnya Hanif menjadi salah satu dari 46 nama yang dipanggil Prabowo Subianto ke kediaman pribadinya, Kertanegara, Jakarta, Senin (14/10).
Sebelum menjabat Dirjen Planologi, Hanif adalah kepala dinas kehutanan (kadishut) Tanah Bumbu, dan Kalimantan Selatan. Karirnya meroket pada 2020 ketika diangkat menjadi sekretaris Dirjen Planologi.
