apakabar.co.id, JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah lama mengantisipasi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat (AS). Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Edy Priyono, dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara daring pada Kamis (3/4).
Edy menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah kejutan, mengingat kebijakan serupa telah menjadi bagian dari strategi ekonomi Presiden AS Donald Trump sejak lama. “Pada dasarnya, kita sudah melakukan antisipasi dan mitigasi sejak dini, karena kebijakan Trump ini bukan sesuatu yang tiba-tiba dalam hitungan hari,” ujarnya.
Tarif resiprokal
Presiden Trump telah menetapkan tarif dasar baru dan bea masuk tambahan terhadap banyak mitra dagang AS, termasuk Indonesia. Indonesia terkena tarif sebesar 32 persen, yang sebelumnya berada pada angka 64 persen sebelum mendapat diskon separuhnya.
Kebijakan ini berdampak langsung terhadap ekspor Indonesia ke AS, yang merupakan salah satu pasar terbesar bagi produk dalam negeri. Namun, Edy menekankan bahwa tarif ini dikenakan kepada banyak negara, bukan hanya Indonesia. Oleh karena itu, dampaknya terhadap daya saing relatif Indonesia dengan negara lain diharapkan tidak terlalu signifikan.
Meskipun demikian, dampak tarif yang lebih tinggi tetap harus diperhitungkan. Edy menyatakan bahwa nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar AS justru bisa memberikan keuntungan bagi sektor ekspor.
“Kalau dari sisi ekspor, ini sebenarnya kesempatan. Produk kita kalau dihitung dalam dolar AS bisa lebih murah, sehingga lebih kompetitif di pasar global,” jelasnya.
Namun, di sisi lain, pelemahan rupiah ini juga berdampak negatif bagi sektor impor, karena harga barang impor akan menjadi lebih mahal.
Arahan kantor Staf Kepresidenan
Edy menjelaskan, Kepala Staf Kepresidenan, A.M. Putranto, telah memberikan arahan kepada timnya untuk menganalisis dampak kebijakan ini terhadap perekonomian Indonesia. Namun, ia tidak dapat mengonfirmasi apakah Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus terkait kebijakan ini.
“Kami tidak bisa mengonfirmasi apakah ada arahan langsung dari Presiden, tetapi kami sudah melakukan analisis dampaknya dan akan terus mengawasi perkembangan lebih lanjut,” paparnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa strategi mitigasi telah dijalankan sejak awal untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan ini. Langkah-langkah yang bisa dilakukan termasuk lobi kepada AS, serta upaya diplomasi perdagangan untuk menyesuaikan kebijakan tarif agar tidak merugikan Indonesia secara berlebihan.
Tarif timbal balik dan kebijakan AS
Kebijakan tarif perdagangan AS ini diumumkan oleh Trump dalam acara Make America Wealthy Again di Rose Garden, Gedung Putih, pada Rabu (2/4). Kebijakan ini menargetkan sekitar 60 negara yang selama ini menikmati surplus perdagangan dengan AS. Indonesia sendiri menempati posisi kedelapan dalam daftar negara yang terkena dampak tarif ini.
Selain Indonesia, negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand juga terkena dampak. Tarif yang dikenakan kepada masing-masing negara bervariasi, yaitu Malaysia (24 persen), Kamboja (49 persen), Vietnam (46 persen), dan Thailand (36 persen).
Tarif universal era Trump ini dijadwalkan mulai berlaku pada Sabtu (5/4), sedangkan tarif timbal balik yang ditujukan kepada sekitar 60 negara mitra dagang akan diberlakukan mulai Rabu (9/3).
Langkah ke depan Indonesia
Indonesia harus terus memantau kebijakan perdagangan global, khususnya kebijakan AS yang bisa berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah diharapkan dapat memperkuat diplomasi perdagangan dan mencari solusi untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia.
Selain itu, diversifikasi pasar ekspor menjadi strategi penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasar AS. Dengan memperluas pasar ekspor ke negara-negara lain, Indonesia dapat mengurangi risiko dari kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh AS atau negara lainnya.
Pemerintah juga perlu terus mendukung pelaku usaha dalam menghadapi tantangan perdagangan global dengan memberikan insentif dan kemudahan akses ke pasar luar negeri. Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan harus terus diperkuat agar Indonesia tetap dapat bersaing di kancah perdagangan internasional.
Kesimpulannya, meskipun kebijakan tarif resiprokal AS membawa tantangan baru bagi perdagangan Indonesia, langkah-langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah diharapkan dapat mengurangi dampak negatifnya. Dengan strategi yang tepat, Indonesia masih memiliki peluang untuk tetap bertahan dan berkembang di pasar global.
