apakabar.co.id, BANDUNG – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta semua jajaran pemangku kepentingan, baik pusat dan daerah untuk meningkatkan sinergitas serta kolaborasi dalam penanganan dan penanggulangan bencana. Hal itu diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana.
“Pelayanan prima untuk melindungi masyarakat, termasuk dari risiko bencana, adalah prioritas kita,” ujar Ma’ruf Amin dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2024 di Pullman Hotel Bandung, Rabu,(24/4).
Wapres mengingatkan, dalam hal penanggulangan bencana, Indonesia telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2024 sebagai pedoman. Di situ dijelaskan visi besar RIPB untuk mewujudkan ‘Indonesia tangguh bencana’ demi pembangunan berkelanjutan.
“Tangguh bencana berarti Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan pulih dari segala macam bencana secara tepat waktu, efektif dan efisien. Demi mempertahankan dan melanjutkan kinerja, serta raihan prestasi Indonesia selama ini,” terang wapres.
Lebih jauh, Ma’ruf Amin menekankan tentang pentingnya penguatan mitigasi bencana, serta praktik-praktik baik penanggulangan bencana dengan memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dari risiko bencana.
“Ketahanan bencana diarahkan tidak hanya dengan memperkuat mitigasi struktural, tetapi juga mitigasi secara kultural,” jelasnya.
Selanjutnya, wapres menuturkan perlunya kolaborasi antarpemangku kepentingan, khususnya dalam pembiayaan bencana, baik dari sektor privat atau dunia usaha, maupun sektor publik atau pemerintah.
“Perlunya peningkatan kerangka berpikir sadar bencana, termasuk dalam sisi pembiayaan,” kata Wapres.
Di sisi lain, menurut Wapres, mitigasi dari hulu ke hilir dalam menanggulangi bencana harus diperkuat. Dengan demikian, hal itu akan mampu menekan dampak kerugian akibat bencana.
“Semua unsur terkait agar terus menjaga komitmen penanggulangan bencana,” imbuh wapres.
Menutup sambutannya, wapres mengharapkan pemerintah daerah dapat menjadi ujung tombak penanggulangan bencana. Pemerintah daerah juga harus mampu mendorong kemandirian dengan membangun modal sosial di masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu membangun modal sosial masyarakat untuk mendorong kemandirian dalam mengurangi risiko bencana,” pungkasnya.
