apakabar.co.id, JAKARTA – Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan menilai Kabinet Merah Putih cenderung super gemuk. Kondisi tersebut akan membuat gerak organisasi akan menjadi lebih lamban.
Selain itu, dengan penambahan menteri koordinator bidang dan kepala badan baru, ia tidak bisa membayangkan bagaimana koordinasi antar kementerian dapat dilakukan.
“Selain masalah koordinasi itu yang timbul dari kabinet super gemuk dan menteri menteir yang baru berbagai badan adalah masalah kewenangan,” katanya dalam diskusi publik bertajuk Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran yang dipantau secara virtual di Jakarta, Selasa (22/10).
Baca juga: INDEF Bongkar Penyebab Terhambatnya Kabinet Zaken Prabowo-Gibran
Fadhil menegaskan saat ini dua kementerian koordinator yang berpeluang terjadi tumpang tindih kewenangan yakni antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Kondisi serupa terkait persoalan koordinasi antar kementerian juga pernah terjadi dua rezim sebelumnya, yakni era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo.
Baca juga: INDEF Tuding Kabinet Prabowo-Gibran Terbelenggu Politik Akomodatif
Khususnya di era Presiden Joko Widodo, kata Fadhil, tumpang tindih kementerian tersebut terjadi antara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Di salah satu Deputi Menko Perekonomian juga ada yang domainnya Kemenko Marves,” ujar pendiri INDEF tersebut.
Kabinet gemuk tersebut, kata Fadhil, juga berpotensi terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp700 triliun. Bila tata kelola organisasi di kabinet tidak diperbaiki maka antara input yang digelontorkan dengan output yang dihasilkan pemerintah akan menjadi tidak efektif.
“Tidak sejalan dengan apa yang ingin dicapai oleh Prabowo adalah visi misinya terutama tentang program cepat terbaik itu,” pungkasnya.
