apakabar.co.id, JAKARTA – Tragedi pembunuhan imbas hauling di Muara Kate hingga ambruknya Jembatan Busui di Kalimantan Timur rupanya tak cukup membuka mata pemerintah pusat.
Pakar transportasi nasional Djoko Setijowarno, Djoko melihat rentetan peristiwa maut di atas menjadi bukti pemerintah masih kurang peduli dengan masalah angkutan logistik.
“Padahal kalau sudah begini pasti mengganggu kelancaran perekonomian masyarakat,” kata Djoko kepada media ini, Jumat (17/1).
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini meminta karut marut angkutan logistik harus segera dibenahi. Jika tidak, target pencapaian ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto hanya sebatas angan-angan.
“Menko terkait infrastruktur harusnya bisa beresin ini,” jelas dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.
Enam hari lalu, Menteri Koordinator Infrastruktur, Agus Harimutri Yudhoyono (AHY) meresmikan ruang dosen di politeknik pekerjaan umum Semarang.
Djoko melihat itu terlalu receh untuk sekelas menteri koordinator. Lebih sepadan, kata dia, AHY turun langsung ke Kaltim. Terlalu banyak mengurus seremoni, Djoko melihat tak ubahnya hanya untuk kepentingan Pilpres 2029 mendatang.
“Menko jangan hanya tebar pesona jalan-jalan ke daerah meresmikan barang remeh temeh saja, begitu juga wapresnya, jangan berlomba-lomba untuk 2029,” sambungnya.
Lihat postingan ini di Instagram
Sebelumnya, tragedi pembunuhan Russel (60) warga penolak hauling di atas jalan negara Kaltim-Kalsel terjadi pada 15 November 2024.
Selang beberapa waktu kemudian, Jembatan Busui yang hanya berjarak 20 Km dari Muara Kate ambruk diseruduk sebuah truk yang blong.
“Karut marut ini harus segera diakhiri,” pungkas Djoko.
Kekuatiran warga
Rasa waswas terus menghantui warga di Muara Kate. Tak hanya karena pembunuh Russell masih berkeliaran, tapi juga akibat mulai beroperasinya lagi truk-truk batu bara.
Dua bulan sejak tragedi pembunuhan Russell, truk-truk batu bara dari PT BBB terendus melintasi jalan negara di perbatasan Kalsel-Kaltim.
Setelah derasnya perjuangan warga di Muara Kate menolak aksi ilegal itu, kini mereka mengalihkan target hauling ke Kalimantan Selatan.
Puluhan truk berjejer di jalan raya Kalsel mengangkut empat ribu ton batu bara diduga dari konsesi tambang milik PT Interex di Kaltim menuju sebuah pelabuhan berkode “Rodger 94”.
“Ini yang terus menjadi pikiran kami,” kata perwakilan warga Muara Kate, Leo ketika dihubungi media ini, Jumat (17/1).
Mereka kuatir aksi nekat PT BBB akan ditiru oleh para penambang lain. Khususnya tambang koridoran dan juga PT Mantimin Coal Mining (MCM) yang selama ini terkenal nekat melintasi jalan raya.
@kabarinlah #CapCut ♬ Cinematik Menegangkan – Neng manis
“Jika ini dibiarkan, pasti menimbulkan kecemburuan sosial bagi penambang koridoran sekitar Komam dan Batu Sopang,” kata dia.
Kaltim dan Kalsel sejatinya memiliki peraturan daerah yang melarang setiap aktivitas hauling di jalan negara. Jika Kaltim memiliki Perda Nomor 10 Tahun 2012, Kalsel punya Perda nomor 3 tahun 2008.
Salah satu penggagasnya adalah Anang Rosadi Adenansi. Anggota DPRD Kalsel periode 2004-2009 itu pun meminta aparat tak menutup mata. Terlebih, ia menduga truk-truk batu bara ini berasal dari tambang liar.
“Banyaknya truk batu bara yang menggunakan jalan negara mengindikasikan banyaknya tambang liar,” kata Anang.
Ia pun teringat pada modus operandi megakorupsi RP271 triliun diPT Timah. Bahwa tambang-tambang resmi itu sengaja membiarkan tambang koridoran beroperasi karena juga kecipratan cuan ilegal.
Anang kemudian meminta DPR yang menjadi kepanjangtanganan warga juga jangan menutup mata. Segera panggil aparat, pemerintah hingga seluruh bupati.
“Sebenarnya ini persoalan mudah, kecuali mereka semua menutup mata atau masuk angin,” pungkas Anang.
@kabarinlah #CapCut ♬ Men in Battle – FASSounds
apakabar.co.id kembali berupaya meminta penjelasan PT MCM dan PT Interex, dua perusahaan yang menjadi dalang kemunculan truk-truk hauling di atas jalan negara.
Seorang resepsionis di Cityloft Apartemen Sudirman Jakarta menyebut kantor PT MCM sudah tak lagi dikunjungi sejak setahun belakang.
Serupa dengan PT Interex. Penelusuran di Menara Kadin dan Mayapada Tower yang menjadi alamat PT Interex sesuai data Kementerian ESDM tak membuahkan hasil. Setelah melakukan pengecekan mendalam, bahkan masing-masing resepsionis di kedua kantor tersebut tak pernah tahu ada perusahaan pemegang izin tambang khusus (PKP2B) itu.
