apakabar.co.id, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, tidak tinggal diam atas keluhan petani Kalimantan Selatan (Kalsel) yang merasa dirugikan oleh kinerja Bulog setempat.
Menanggapi hal ini, Amran memecat Kepala Bulog Kalsel karena dinilai gagal maksimal dalam menyerap gabah petani.
“Sudah dicopot, kemarin langsung dicopot. Ini adalah bagian dari perintah Presiden untuk memastikan kita semua bekerja untuk rakyat, tidak boleh hanya menunggu,” ujar Amran dalam pernyataannya, Rabu (19/3).
Masalah utama yang disoroti Amran adalah kurangnya respons Bulog Kalsel terhadap petani yang tengah panen raya.
Akibatnya, banyak gabah dijual kepada tengkulak dengan harga jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yang seharusnya Rp6.500 per kilogram, namun petani hanya mendapatkan sekitar Rp5.300 hingga Rp5.600 per kilogram.
“Petani menunggu kepastian harga di sawah, sementara Bulog malah menunggu di gudang. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Amran.
Amran juga menambahkan bahwa banyak petani yang mengeluhkan susahnya menghubungi Bulog Kalsel.
Mereka juga mengaku kesulitan karena Bulog sering memberi syarat ketat, seperti kewajiban gabah dalam kondisi kering, dan pembayaran yang sering terlambat.
“Ini sudah merugikan petani. Mereka lebih memilih menjual gabah ke tengkulak meskipun dengan harga lebih rendah. Pemerintah tidak bisa tinggal diam,” ujar Amran.
Amran yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Laut pada 18 Maret 2025 mendapati banyak keluhan dari petani setempat yang mengungkapkan ketidakpastian dalam proses penyerapan gabah.
Sebagian besar mengeluhkan lambatnya respon dari Bulog Kalsel dan ketatnya prosedur yang diterapkan.
Menteri Amran menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau agar penyerapan gabah oleh Bulog berjalan lancar dan sesuai dengan kebijakan yang mendukung kesejahteraan petani.
“Bulog harus turun ke lapangan dan bekerja untuk rakyat, bukan sekedar menunggu di gudang,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, diharapkan harga gabah dapat stabil dan petani tidak lagi merasa diabaikan, serta kebijakan pemerintah bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh petani.
