apakabar.co.id, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia yang dicanangkan pemerintah dilakukan berdasarkan fakta sejarah, bukan berdasarkan cerita dari satu pihak tertentu.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengingatkan agar tidak ada sejarah bangsa yang ditutup-tutupi dalam penulisan ulang sejarah, apalagi sampai disimpangkan. Ia meminta agar penulisan ulang sejarah dapat dilakukan secara terbuka.
“Untuk penulisan sejarah itu, tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah. Bukan ‘his story’, bukan story mereka yang menang, tapi betul-betul story, cerita, sejarah perjuangan bangsa kita ini,” katanya setelah upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Minggu (1/6).
Baca juga: Peringatan Hari Lahir Pancasila, PDIP Singgung Dugaan Diskriminasi Hasto
Djarot juga menyinggung mengenai perjalanan peringatan Hari Lahir Pancasila tangga 1 Juni yang sempat dilarang oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa pemerintahan Orde Baru.
Peringatan Hari Lahir Pancasila disebut sempat dihentikan setelah presiden pertama Republik Indonesia Soekarno wafat pada tahun 1970. Larangan itu berdasarkan pandangan sejarawan Nugroho Notosusanto yang mengatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni.
“Dan itu dilawan, itu diluruskan oleh para sejarawan,” kata Djarot.
Kementerian Kebudayaan menargetkan penulisan buku sejarah Indonesia yang diperbarui selesai pada Agustus 2025. Proyek ini melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum dari kalangan sejarawan serta akademisi bidang ilmu arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya.
Baca juga: Ketegangan Politik: Sikap Tegas PDIP soal Retret Kepala Daerah
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengemukakan rencana pemerintah membuka ruang diskusi mengenai penulisan ulang buku sejarah Indonesia.
Ia mengatakan bahwa forum diskusi mengenai draf buku sejarah yang baru dapat dilaksanakan kalau penyusunan rancangan buku sejarah itu sudah selesai atau setidaknya mendekati selesai.
“Ya tunggu dulu bukunya, atau sampai progres, saya sampaikan tadi mungkin 70 persen, 80 persen. Sekarang sudah di atas 50 persen,” katanya di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/5).
