apakabar.co.id, JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan dukungan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia 2025-2045 di Jakarta.
Peluncuran itu menandai komitmen Indonesia untuk mempercepat tranformasi ekonomi perawatan, membangun dunia kerja yang lebih setara gender dan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai upaya mencapai Visi Indonesia Emas 2045.
Penelitian terbaru ILO mengenai ekonomi perawatan di Indonesia menunjukkan bahwa investasi pada pengasuhan anak universal dan layanan pengasuhan jangka panjang di negara ini akan menciptakan hampir 10,4 juta pekerjaan pada 2035.
Dari jumlah itu, sebanyak 4,3 juta di antaranya merupakan pekerjaan langsung di bidang pengasuhan anak, dan 4,3 juta pekerjaan langsung dalam perawatan jangka panjang serta 1,7 juta pekerjaan tidak langsung di sektor non-perawatan.
Peluncuran Peta Jalan Ekonomi Perawatan ditandai dengan penyerahan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga kepada para perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi). Penyerahan peta jalan disaksikan oleh Direktur ILO untuk Indonesia, Simrin Singh.
Peta jalan tersebut meliputi tujuh prioritas yang terkait dengan berbagai isu penting mengenai pekerjaan perawatan, yakni: 1. Mengembangkan pelayanan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini yang mudah diakses, terjangkau dan berkualitas; 2. Memperkuat layanan perawatan orang lanjut usia dan perawatan jangka panjang; 3. Meningkatkan layanan inklusif dan terpadu bagi penyandang disabilitas, orang dengan HIV, orang berkebutuhan khusus, penyintas kekerasan dan kelompok rentan lainnya; 4. Meningkatkan akses yang lebih besar pada cuti hamil; 5. Memperbanyak keterlibatan laki-laki, termasuk cuti ayah; 6. Mengakui pekerjaan yang layak bagi pekerja perawatan; dan 7. Menerapkan program perlindungan sosial untuk ekonomi perawatan.
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045, prioritas-prioritas itu telah dielaborasi ke dalam 17 Tujuan Indonesian Emas, khususnya untuk mendukung capaian Indonesia Emas No. 3 mengenai Perlindungan Sosial yang Adaptif, No. 4 mengenai Sains, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, dan No. 14 tentang Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif.
Beberapa prioritas strategis ekonomi perawatan ini pun telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Dengan dimasukkannya Peta Jalan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, pemerintah menunjukkan komitmen investasi yang lebih besar pada ekonomi perawatan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Peluncuran Peta Jalan Ekonomi Perawatan ini merupakan langkah awal bagi kita semua untuk mewujudkan dunia kerja yang transformatif, adil dan setara. Tidak boleh membiarkan siapa pun tertinggal dalam mewujudkan Indonesia emas dan kita perlu bekerja sama agar rencana kerja yang tertuang di dalam Peta Jalan dapat membawa keadilan untuk semua, terutama perempuan,” ujar Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam sambutan utamanya.
Direktur ILO untuk Indonesia, Simrin Singh mengucapkan selamat kepada Indonesia atas pengembangan Peta Jalan Ekonomi Perawatan sebagai bagian dari strategi dan program nasional. ILO juga mengapresiasi inisiatif transformatif Indonesia melalui Peta Jalan untuk menciptakan dunia kerja yang lebih setara gender dan mengakui kontribusi penting perempuan terhadap dunia kerja dan pertumbuhan perekonomian nasional.
“ILO akan terus mendukung Indonesia dalam melakukan investasi yang lebih besar pada kebijakan dan transformasi ekonomi perawatan yang menjamin perlindungan kehamilan, cuti ayah, pendidikan dan perawatan anak usia dini, serta layanan perawatan jangka panjang,” jelasnya.
Penyusunan peta jalan telah dimulai secara efektif setelah Presidensi G20 Indonesia pada bulan November 2022 melalui serangkaian pertemuan konsultatif antar kementerian dan lintas sektoral, forum dialog dan advokasi sosial, serta survei publik yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk kementerian dan lembaga, sektor swasta, serikat pekerja, akademisi, organisasi masyarakat sipil untuk penyandang disabilitas, orang dengan HIV dan kelompok rentan lainnya.
Komitmen kolaboratif kementerian dan pemerintah daerah serta pemerintah desa juga telah diwujudkan dalam kerangka rencana kerja lima tahun selama 20 tahun dari tahun 2025 hingga 2045 untuk setiap prioritas Peta Jalan.
