apakabar.co.id, Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel dan Satgas Stunting Kalsel menggelar Sosialisasi Juknis Laporan Stunting disertai Rencana Tindak Lanjut Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalsel.
Kegiatan itu diikuti oleh seluruh unsur Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Selatan, TPPS 13 Kabupaten/Kota, terdiri dari Ketua, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, DinasPMD dan OPD KB, serta Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalsel.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan, mewakili gubernur, menyampaikan apresiasinya dengan kegiatan tersebut.
Menurut Ahmad, kegiatan tersebut diperlukan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi terkait penurunan target stunting.
“Kami harap kegiatan ini dalam membuat laporan yang semestinya, sehingga laporan semester 2 ini bisa terkumpul paling lambat 15 Januari 2025. Selanjutnya diserahkan ke pusat,” ujar Ahmad di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Senin (25/11).
Ahmad Bagiawan menjelaskan, Pemprov Kalsel berharap agar kabupaten/kota mampu mengakselerasi laporan yang baik dan benar sehingga berdampak pada penurunan angka stunting.
Dari semester pertama, kata Ahmad, Kalimantan Selatan sudah menunjukkan kemajuan dalan penurunan stunting, yakni berada di posisi 15 se-Indonesia.
Ahmad mengingatkan, peran dan tugas masing-masing TPPS kabupaten/kota sangat diperlukan dalam menggerakkan upaya yang terpadu dan integratif. Termasuk melakukan pendampingan kepada kader-kader di tingkat desa yang merupakan ujung tombak dari percepatan penurunan stunting.
Kata Ahmad, Pemprov Kalsel menargetkan angka stunting sebesar 14 persen pada 2024. Masih ada tersisa 10.7 persen lagi yang harus segera diintervensi.
“Ini artinya, kita harus lebih giat, masif, dan melangkah tepat sasaran, untuk mengejar target yang ditetakan,” tegasnya.
Ahmad mengingatkan, bahwa ini bukan hanya soal angka, melainkan tanggung jawab moral untuk masa depan anak-anak di Kalsel.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak Banua,” jelasnya.
Senada, Kepala DPPPAKB Kalsel, Sri Mawarni mengungkapkan acara tersebut untuk membangun dan meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergitas lintas sektoral di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Kegiatan tersebut untuk Mendorong TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam persiapan penyusunan Laporan TPPS Semester II sesuai dengan outline Laporan TPPS tahun 2024.
“Intinya kita harus terus bersinergi dan kolaborasi, serta lakukan penguatan di sektor yang dianggap kurang untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045,” tandasnya.
