apakabar.co.id, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid mengatakan bahwa proses persiapan menuju Musyawarah Nasional (Munas) IX Kadin masih berjalan.
“Prosesnya jalan terus, itu adalah bagian dari prosesnya. Saya sudah mengumumkan pada Anggota Luar Biasa (ALB), dan sekarang pada pengurus Kadin, saya bilang siapkan proses Munas tersebut, supaya Munas ini bisa dipercepat,” kata Arsjad di Jakarta, Kamis (17/10).
Arsjad menyampaikan, terdapat banyak tahapan yang harus dilewati untuk mencapai Munas, mulai dari konvensi dari ALB, verifikasi dan lainnya.
Baca juga: Menyongsong Munas Sikapi Dualisme Kadin
Menurut Arsjad, Munas tersebut harus berjalan sebagaimana mestinya guna mencari solusi yang sudah disepakati. Salah satunya agar tidak ada lagi dualisme dalam tubuh internal Kadin.
“Munas ini harus berjalan guna mencari solusi yang tadi sudah disepakati, supaya menjadi satu Kadin, jangan sampai dualisme,” ujarnya.
Untuk tanggal pelaksanaan Munas, lanjut Arsjad, akan ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan.
“Tanggalnya ditentukan oleh pemerintah, tapi kalau dari konteks kita sepakat itu. Tapi kalau untuk persiapannya, kita siapin dulu, jadi kalau sudah siap, tinggal anytime,” ucap Arsjad.
Baca juga: Asa Kadin di Kabinet Prabowo-Gibran: Jauhi Ego Sektoral
Baca juga: Kadin Usul 7 Kebijakan agar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Diketahui sebelumnya, pada awal Oktober 2024, Kadin menggelar rapat konsolidasi dengan 238 Anggota Luar Biasa (ALB) untuk memperkuat koordinasi dan persiapan menuju Musyawarah Nasional (Munas) IX Kadin.
Rapat konsolidasi ini menegaskan komitmen Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk menjalankan kesepakatan antara Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, dengan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dilakukan pada Jumat (27/9).
Sesuai kesepakatan tersebut, solusi atas dinamika di Kadin adalah menggelar Munas setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan Munas disesuaikan dengan arahan pemerintah.
Kadin di tingkat pusat maupun daerah akan fokus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
