apakabar.co.id, JAKARTA – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengatasi masalah penurunan kelas menengah.
Isu pertama yang perlu diperhatikan adalah soal pekerjaan sektor informal. Aviliani berpendapat pemerintah seharusnya tidak hanya fokus mengalihkan pekerja informal ke sektor formal, melainkan juga memastikan pekerja informal mendapatkan pendapatan yang layak.
“Apalagi kelompok miskin dan rentan itu cenderung pengeluarannya untuk makan, lebih dari 64 persen. Kecenderungan untuk konsumsi yang lain agak susah, sehingga pendapatannya harus ditingkatkan supaya mereka bisa juga mengonsumsi hal yang lain,” katanya dalam diskusi publik bertajuk Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran yang dipantau secara virtual di Jakarta, Selasa (22/10).
Baca juga: Tumpang Tindih Kewenangan Membayangi Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran
Baca juga: INDEF Minta Kadin Bersatu untuk Dongkrak Daya Beli
Dia juga menyoroti rencana program pembangunan tiga juta rumah dalam setahun yang diusulkan pemerintahan Prabowo. Insentif rumah telah menjadi bagian dari upaya menopang kelas menengah sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), lantaran properti disebut menjadi salah satu porsi belanja terbesar kelompok ini.
“Pertanyaannya adalah permintaan itu apakah punya kemampuan untuk mengangsur? Jangan-jangan yang dianggap backlog tiga juta rumah itu adalah calon pembeli, tapi sebenarnya tidak punya kemampuan membeli. Jadi, ini juga harus realistis,” jelasnya.
Guna mengatasi persoalan-persoalan itu, Aviliani meminta pemerintah untuk memastikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan kehadiran digitalisasi yang mendorong efisiensi serta tutupnya banyak perusahaan akibat terdampak COVID-19, kesempatan kerja kini relatif makin mengecil.
Baca juga: INDEF Bongkar Penyebab Terhambatnya Kabinet Zaken Prabowo-Gibran
Baca juga: INDEF Tuding Kabinet Prabowo-Gibran Terbelenggu Politik Akomodatif
Kondisi itu juga dibarengi dengan minimnya kemunculan wirausaha baru. Menurutnya, kreditur dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) cenderung diisi oleh orang-orang yang sama, yang mengindikasikan lambatnya pertumbuhan wirausaha baru. Situasi ini menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) utama Kementerian UKM.
“Jadi, itu PR yang menurut saya perlu dikemukakan di awal,” tuturnya.
