apakabar.co.id, JAKARTA – Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengingatkan program food estate atau lumbung pangan yang dilanjutkan oleh pemerintahan mendatang agar tak mengulangi kesalahan sama. Khususnya yang terjadi di masa lalu.
Pengamat pertanian AEPI, Khudori menerangkan pengalaman masa lalu menunjukan program food estate dilakukan secara tergesa-gesa. Terlebih tanpa perencanaan matang yang menjadi penyebab terjadinya kegagalan.
“Food estate sudah dilakukan sejak 1970-an, pemerintah mencoba membuka lahan yang sangat luas dan biasanya monokultur, sejak saat itu relatif tidak ada yang bisa dicatat sebagai sebuah keberhasilan,” katanya di Jakarta dikutip Kamis (17/10).
Baca juga: Investasi di RI Tumbuh, Menteri Rosan: Hilirisasi Gaspol!
Proyek food estate, kata Khudori, seharusnya didasarkan pada kajian yang komprehensif terhadap kondisi tanah, iklim, dan sosial ekonomi wilayah. Selain itu, juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem.
Karena itu, pemerintah perlu bersabar dan tidak terburu-buru untuk memetik hasilnya secara instan.
“Karena kalau bukaan lahan baru dari hutan, itu pasti butuh sekian kali musim tanam, dan di sekian kali musim tanam itu bisa gagal, bisa berhasil sekian persen, itu bagian dari proses yang harus dilalui,” ujar dia.
“Tiga tahun, empat tahun, lima tahun periode pemerintahan belum tentu bisa dipetik hasilnya gitu. Namun, jika dilakukan dengan benar, ini memberi fondasi bagi pemerintahan berikutnya, siapa pun itu presidennya,” pungkasnya.
Baca juga: Asa Kadin di Kabinet Prabowo-Gibran: Jauhi Ego Sektoral
Swasembada pangan menjadi salah satu misi dalam program Asta Cita presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Beberapa program kerja yang akan dilakukan, di antaranya melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu.
Ditargetkan minimal 4 juta hektare tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029.
