apakabar.co.id, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah agar berhati-hati dalam melakukan transisi energi menjadi energi bersih.
Sikap kehati-hatian tersebut perlu dilakukan agar proses transisi energi menjadi tidak membebani masyarakat. Khususnya harga energi dari transisi energi yang menjadi lebih mahal.
“Jangan sampai pembangunan menuju net zero emission (nol emisi karbon) malah membebankan harga energi yang mahal buat masyarakat, baik itu listrik maupun terkait dengan migas,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto di Jakarta, Jumat (15/3).
Mencegah potensi membebani masyarakat, kata Mulyadi, transisi energi dapat dilakukan secara bertahap. Selain itu, juga perlu dibarengi dengan persiapan yang matang agar dapat berimbas pada iklim bisnis yang kondusif.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah dapat fokus mempersiapkan infrastruktur energi. Dengan begitu, transisi energi secara bertahap dapat dilakukan.
“Rencana yang terlalu cepat menyebabkan bisnis mereka (masyarakat) juga terganggu,” kata Mulyanto.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) merevisi target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025 menjadi 17-19 persen dari target sebelumnya sebesar 23 persen lewat pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN).
DEN menyusun pembaharuan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang selaras dengan komitmen perubahan iklim serta mengakomodasi upaya transisi energi menuju netral karbon 2060.
Kementerian ESDM mencatat bahwa realisasi bauran EBT di 2023 sebesar 13,1 persen dari target sebesar 17,9 persen. Sedangkan di 2022, realisasi bauran EBT sebesar 12,3 persen dari target sebesar 15,7 persen.
Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan bauran EBT, di antaranya pelaksanaan pembangunan pembangkit EBT melalui rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) dengan target di 2025 sebesar 10,6 gigawatt (GW).
