apakabar.co.id, JAKARTA – Indonesia Team Lead 350.org Firdaus Cahyadi menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia terkait pelaksanaan transisi energi berkeadilan selama pemerintahannya, cenderung basa-basi. Tidak ada dampaknya di masyarakat secara luas.
“Kenyataannya selama pemerintahannya, Presiden Jokowi tidak pernah serius menjalankan transisi energi,” ujarnya kepada apakabar.co.id, Minggu (18/8).
Presiden Jokowi dalam pidatonya mengungkapkan transisi energi berkeadilan adalah transisi yang menghasilkan energi terbarukan yang mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat.
“Jika itu yang diinginkan maka logikanya, energi harus didekatkan dengan masyarakat. Sentralisasi energi harus diubah menjadi demokratisasi energi,” terangnya.
350.org Kecewa, Elite Muhammadiyah Pilih Batu Bara ketimbang Energi Surya
Karena faktanya, menurut Firdaus Cahyadi, Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) Just Energy Transition Partnership (JETP) tidak satupun memberikan peluang bagi pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas.
CIPP JETP ternyata mengarahkan investasinya kepada pengembangan energi terbarukan berskala besar. Hal itu tentu saja berpotensi memperburuk situasi yang terjadi di lapangan, seperti munculnya konflik agraria hingga rusaknya lingkungan hidup.
“Bukan hanya itu, skema pendanaan transisi energi dalam JETP juga didominasi utang luar negeri,” tegas Firdaus. Karena bersifat utang, tentu saja akan memberatkan pembayar pajak di Indonesia dan mustahil presiden tidak mengetahui soal ini.
Bukan hanya terkait dengan JETP, Jokowi secara sadar telah membagi bagi konsesi tambang batu bara kepada ormas keagamaan. Hal itu, kata Firdaus, sebagai kebijakan yang buruk karena kita akan kembali berkutat pada penggunaan energi kotor.
350 Indonesia Sikapi Kedekatan Prabowo dengan Pebisnis Energi Fosil Lewat Dokumenter
“Hal itu menunjukan bahwa sebenarnya Presiden Jokowi hanya basa-basi menjalankan transisi energi,” tegasnya.
Keterlibatan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah dalam bisnis energi kotor batu bara, lanjut Firdaus, bukan hanya akan mencuci dosa ekologi industri kotor batu bara. Lebih jauh dari itu, kebijakan tersebut akan memperlemah gagasan transisi energi dan memperburuk krisis iklim di Indonesia.
“Setelah terlibat dalam bisnis energi kotor batu bara, kedua ormas keagamaan itu bisa dipastikan menjadi penentang setiap gagasan yang menginginkan agar pemerintah memiliki komitmen serius terhadap penanganan krisis iklim dan transisi energi,” paparnya.
Gagasan agar pemerintah memperkuat komitmennya terhadap krisis iklim dan transisi energi, tidak akan terjadi. Alih-alih mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, yang terjadi justru eksploitasi energi kotor batu bara.
Masyarakat Sipil: Hentikan Promosi dan Implementasi Solusi Palsu CCS/CCUS
Jika di banyak tempat, presiden yang akan lengser dari singgasananya mengeluarkan kebijakan yang pro kepentingan publik, Firdaus juga mengharapkan hal serupa. Menurutnya, di akhir masa jabatan sebagai presiden, Jokowi seharusya lebih serius berkomitmen terhadap pelaksanaan transisi energi.
“Stop basa-basi terkait transisi energi. Saatnya, Jokowi membangun legacy (peninggalan) yang baik terkait penanganan krisis iklim dan transisi energi di Indonesia,” tandasnya.
