apakabar.co.id, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan resmi dipecah menjadi dua. Kendati begitu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menjamin selama proses transisi semua berjalan normal.
“Perubahan kelembagaan memang akan diikuti dengan proses transisi. Namun pelayanan publik di kementerian akan tetap berjalan sesuai peraturan yang ada,” ujar Hanif, yang sebelumnya Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di KLHK itu, Selasa (21/10).
Masyarakat, kata Hanif, dapat mengakses layanan seperti biasa. “Jangan harus kuatir akan adanya gangguan,” tambah mantan kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan sekaligus pencetus ‘Revolusi Hijau’ ini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih di Jakarta, Minggu malam. Hanif masuk sebagai salah satunya.
Prabowo mengumumkan pemekaran KLHK menjadi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Kementerian Kehutanan.
Menurut Presiden Prabowo, pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan fokus dalam pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing kementerian.
Pada periode pemerintahan tahun 2024 hingga 2029, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dibentuk sebagai upaya yang lebih responsif, strategis, dan fokus dalam menghadapi tantangan kondisi kualitas lingkungan dan efek perubahan iklim.
Kelembagaan itu diharapkan mampu mendukung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” yang menjadi pilar pembangunan berkelanjutan di Indonesia. KLH diharapkan menjadi garda depan implementasi ekonomi hijau dan memastikan kebijakan investasi pembangunan di Indonesia memenuhi prinsip keberlanjutan.
Bersamaan dengan diumumkannya kelembagaan itu sendiri, Presiden Prabowo juga mengumumkan secara resmi Menteri Lingkungan Hidup dalam susunan kabinet Merah Putih. Presiden mengumumkan Dr Hanif Faisol Nurofiq untuk mengampu jabatan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH dan Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan. (antara)
