apakabar.co.id, JAKARTA – Amerika Serikat, Indonesia, dan lembaga swadaya masyarakat (NGO) terkemuka menandatangani kesepakatan pengalihan utang untuk perlindungan alam (debt-for-nature swap) sekaligus melindungi ekosistem terumbu karang.
Kesepakatan pengalihan utang tersebut ditandatangani pada 3 Juli 2024 dengan mengalihkan utang senilai 35 juta dolar AS menjadi investasi yang penting bagi konservasi terumbu karang Indonesia.
Perjanjian tersebut merupakan yang keempat dengan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis, yang disahkan kembali pada tahun 2019 menjadi Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis dan Terumbu Karang (Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act /TFCCA).
Secara spesifik, ini merupakan perjanjian pertama yang berfokus pada ekosistem terumbu karang. Ini menandai langkah penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati di salah satu negara yang memiliki lingkungan laut paling dinamis di dunia ini.
Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Kuasa Usaha ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Michael Kleine, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia, Direktur Jenderal Pengelolaan Anggaran Keuangan dan Risiko Kementerian Keuangan, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI), Yayasan Conservation International, dan The Nature Conservancy.
“Perjanjian ini adalah bukti kuatnya hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia serta keterlibatan kami yang berkelanjutan secara mendalam di bawah naungan kerjasama strategis yang komprehensif,” ujar Kleine dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/7).
Dengan menghapus utang dan mengalokasikan dananya kembali ke Indonesia, Kleine mengungkapkan program pengalihan utang tersebut sebagai langkah konkret untuk melindungi terumbu karang Indonesia yang sangat berharga dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Senada, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo mengungkapkan komitmen kuat Indonesia untuk menjaga terumbu karang dan ekosistem laut agar selalu sehat. Hal itu merupakan bagian dari kebijakan pembangunan nasional.
“Kesepakatan ini membantu memperkuat gagasan bahwa laut yang sehat merupakan kepentingan global dan tanggung jawab bersama,” ujar Victor.
Ia menambahkan, “Apa yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak hanya menguntungkan perairan Indonesia dan masyarakat setempat, tetapi juga masyarakat global.”
Indonesia Rumah Terumbu Karang
Indonesia merupakan rumah bagi 16% kawasan terumbu karang dunia dan sekitar 60% spesies karang dunia. Terumbu karang menyediakan makanan, sumber mata pencaharian, dan perlindungan terhadap badai bagi separuh populasi dunia.
Namun sayang, sekitar 75% terumbu karang di seluruh dunia terancam rusak.
Pengalihan utang untuk perlindungan alam akan mengalihkan dana yang awalnya diperuntukkan bagi pembayaran utang menjadi inisiatif untuk mendukung konservasi ekosistem terumbu karang. Inisiatif itu menekankan komitmen Indonesia dan Amerika Serikat terhadap pentingnya terumbu karang dan bekerja sama untuk mengatasi permasalahan mendesak dalam melindungi terumbu karang.
Sebuah Komite Pengawas yang terdiri dari perwakilan pemerintah Indonesia dan AS, mitra pertukaran LSM, dan organisasi masyarakat sipil akan mengelola dana yang dihasilkan dari program pengalihan utang untuk perlindungan alam ini. Area fokus kegiatan ini ada di Sunda Kecil, Banda, dan Bentang Laut Kepala Burung di Papua Barat.
Prioritasnya termasuk melestarikan spesies yang terancam atau endemik secara global yang bergantung pada ekosistem terumbu karang sebagai habitat kritis, melindungi ekosistem terumbu karang yang terancam atau rentan dengan nilai konservasi tinggi, mendorong pemanfaatan keanekaragaman hayati terumbu karang secara berkelanjutan, mengurangi ancaman atau meningkatkan konektivitas antar kawasan terumbu karang.
Juga menciptakan kawasan lindung baru jika diperlukan dan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pengelolaan kawasan lindung publik, swasta, kota, atau komunal yang ada, serta target konservasinya.
Pengalihan Utang untuk Perlindungan Alam
CEO Conservation International M. Sanjayan mengungkapkan, ketika Conservation International (CI) memfasilitasi pengalihan utang untuk perlindungan alam yang pertama pada tahun 1987, pihaknya tidak pernah membayangkan hal tersebut yang pada akhirnya membuka peluang miliaran dolar untuk konservasi global. Ini membuktikan, program pengalihan utang untuk perlindungan alam terus berkembang.
“Pengumuman hari ini menandai pertama kalinya TFCCA digunakan untuk fokus pada perlindungan terumbu karang. Kami menghargai pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, dan mitra kami atas visi dan komitmen mereka untuk konservasi laut,” ujarnya.
Sementara itu, CEO The Nature Conservancy Jennifer Morris mengucapkan selamat kepada Pemerintah Indonesia dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang menyetujui pengalihan utang untuk perlindungan alam. Instrumen khusus itu akan digunakan untuk melindungi habitat laut dan terumbu karang untuk yang pertama kalinya.
“Membuka pendanaan baru untuk membantu melestarikan keanekaragaman hayati serta meningkatkan ketahanan iklim adalah hal yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan ini bagi konservasi dan komunitas,” kata Jennifer Morris.
Wakil Presiden Senior dari YKCI Meizani Irmadhiany menjelaskan, perjanjian tersebut merupakan terobosan finansial konservasi untuk mewujudkan visi Indonesia dalam melindungi 30% perairannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada terumbu karang.
“Perjanjian ini telah ditambahkan ke model keuangan campuran yang telah ada dan akan mempercepat pencapaian tujuan konservasi sekarang dan tidak ditunda,” katanya.
Adapun Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto menekankan bahwa kesepakatan TFCCA ini akan secara signifikan memperkuat perlindungan dan konservasi ekosistem terumbu karang saat ini di Bentang Laut Kepala Burung dan Laut Sunda Kecil-Laut Banda.
“Kami sangat yakin bahwa kesepakatan TFCCA yang inovatif ini akan meningkatkan upaya konservasi laut dan menginspirasi pihak lain untuk bergabung dengan inisiatif penting ini demi kepentingan alam dan masyarakat di Indonesia,” ucapnya.
