apakabar.co.id, JAKARTA – Pemerintah kembali mengumumkan rencana untuk melanjutkan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME), meskipun banyak kritik yang menyuarakan bahwa langkah ini justru berbahaya bagi lingkungan.
Firdaus Cahyadi, seorang aktivis lingkungan yang juga pendiri Indonesian Climate Justice Literacy, menyebutkan bahwa batu bara adalah sumber energi kotor yang berbahaya, baik dari proses penambangan (hulu) hingga pembakarannya (hilir).
Rencana pemerintah ini, kata Firdaus Cahyadi terungkap dalam rapat terbatas yang diadakan di Istana Merdeka pada awal Maret 2025. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar proyek gasifikasi batu bara dilanjutkan dengan pendanaan dari Danantara.
Proyek ini akan dilaksanakan di tiga lokasi di Sumatera dan Kalimantan. Danantara merupakan lembaga yang bertugas menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek energi, dan kali ini, mereka dipilih untuk mendanai gasifikasi batu bara.
Banyak pihak yang menentang keputusan ini karena dampaknya terhadap lingkungan. Salah satunya adalah Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER), sebuah organisasi lingkungan hidup yang menyatakan bahwa emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari proses gasifikasi batu bara sangat tinggi.
Mereka menjelaskan bahwa produksi DME dari batu bara menghasilkan emisi GRK 5 (lima) kali lebih besar dibandingkan dengan LPG (Liquid Petroleum Gas) dalam jumlah yang sama. Diperkirakan, proses ini akan menghasilkan sekitar 824.000 ton CO2 ekuivalen per tahun, yang jelas berkontribusi pada krisis iklim global.
Firdaus Cahyadi juga menambahkan bahwa langkah pemerintah ini sangat ironis. Di saat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat, justru pemerintah Indonesia ingin memperpanjang penggunaan batu bara dengan solusi yang dianggap palsu, yaitu gasifikasi batu bara.
Menurutnya, langkah ini lebih bertujuan untuk menyelamatkan industri batu bara yang kini mulai ditinggalkan secara internasional, ketimbang untuk kepentingan mayoritas masyarakat Indonesia.
Pemerintah memang sebelumnya telah berupaya menyelamatkan industri batu bara dengan cara lain. Salah satunya adalah dengan memberikan konsesi tambang batu bara kepada organisasi massa Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh industri energi berbasis fosil, terutama batu bara, masih sangat kuat di lingkaran elit politik Indonesia.
“Pengaruh tersebut semakin melemahkan komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim global,” katanya.
Melihat kondisi ini, Firdaus Cahyadi mengingatkan publik agar bersuara dan menentang pendanaan Danantara untuk hilirisasi batu bara. Jika publik diam, katanya, maka keselamatan lingkungan dan masyarakat akan terus dikorbankan demi kepentingan segelintir orang yang dekat dengan pusat kekuasaan politik.
“Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan berpartisipasi aktif dalam menanggulangi krisis iklim,” ujarnya.
Keputusan pemerintah untuk melanjutkan proyek gasifikasi batubara menjadi DME ini jelas mendapat banyak sorotan negatif. Untuk itu, penting bagi masyarakat untuk terus mengawal setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, agar kepentingan lingkungan dan masa depan generasi mendatang tetap terjaga.
