apakabar.co.id, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat di pemerintah di pusat dan daerah agar tidak melakukan praktik penggelembungan (mark up) anggaran. Menurut presiden, praktik itu merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.
Saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Senin (30/12), Presiden Prabowo menegaskan tentang langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan pemerintah. Hal itu dilakukan demi meminimalisir kerugian negara.
Sejumlah perangkat yang telah disiapkan untuk mencegah mark up, di antaranya program-program digitalisasi dalam pengadaan, seperti e-catalog, e-government, dan govtech.
“Untuk seluruh aparat, budaya mark up, penggelembungan nilai barang/ proyek, dan anggaran itu adalah korupsi. Itu merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek Rp100 juta, ya harus Rp100 juta. Bikin rumah Rp100 juta, ya Rp100 juta. Jangan bilang Rp150 juta,” terang Presiden Prabowo di Jakarta, Senin (30/12).
Presiden menambahkan, praktik mark up nilai proyek dan pengadaan telah menyebabkan kebocoran di APBN. Karena itu, Prabowo memerintahkan seluruh pihak, termasuk kalangan eksekutif di pemerintahan, legislatif, dan yudikatif untuk bergotong-royong menghilangkan kebiasaan mark up tersebut.
“Kita ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, dan mark up. Dan ini membutuhkan bantuan semua pihak, yudikatif, legislatif, termasuk aparat,” terang Prabowo.
Terkait angka pasti soal kebocoran anggaran, Presiden menyebut akan mengungkapkannya dalam kesempatan yang berbeda. Jika perlu, Presiden melanjutkan, kata Prabowo, ia akan membuka data itu dalam sidang kabinet.
“Kalau perlu di sidang kabinet nanti. Khusus bupati, gubernur, saya akan undang khusus,” ujar Presiden.
Di acara Musrenbangnas tentang pelaksanaan RPJMN 2025–2029, Presiden Prabowo sengaja menghadirkan pihak-pihak terkait, agar setiap arahan yang telah dibuat, bisa dikerjakan secara efektif dan efisien. Dengan begitu, pembangunan nasional untuk periode 2025 – 2029 bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan yang telah ditetapkan.
