NEWS

Bintang 4 dan Eks Kapolri, Siapa yang akan Mengadili Jenderal LSP dalam Sidang Etik Polri?

Listyo Sigit usai melantik sejumlah perwira tinggi saat masih menjabat Kapolri. Foto: Dok.Polri
Listyo Sigit usai melantik sejumlah perwira tinggi saat masih menjabat Kapolri. Foto: Dok.Polri
apakabar.co.id, JAKARTA - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebentar lagi akan diadili.  Siapa yang bakal mengadili jenderal bintang empat tersebut? 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan bahwa susunan majelis sidang etik akan mengacu pada Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. 

Sidang kode etik bagi jenderal polisi bintang empat tersebut dijadwalkan bergulir pada pekan depan.

“Ini diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Tepatnya di Pasal 42 kalau tidak salah,” katanya di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Hal itu disampaikan Trunoyudo merespons pertanyaan wartawan terkait kepangkatan anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang akan menyidangkan perkara etik LSP, mengingat yang bersangkutan menyandang pangkat jenderal polisi bintang empat.

Dalam Pasal 42 ayat (3) perpol terbaru tersebut, diatur secara tegas bahwa keanggotaan KKEP dapat diisi oleh perwira yang berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.

Trunoyudo memastikan mekanisme baru itulah yang akan digunakan dalam menyusun perangkat persidangan etik terhadap Jenderal LSP.

“Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,” ujarnya.
Menyusul Dua Jenderal yang Lebih Dulu Dipecat

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EHS, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Pada Selasa (10/11/2026) pekan lalu, Divisi Propam Polri telah lebih dulu menggelar sidang KKEP terhadap tersangka AS. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), meski AS menyatakan banding atas putusan tersebut.

Selanjutnya, pada Selasa (17/11/2026) ini, Majelis Sidang KKEP kembali menggelar sidang etik terhadap tersangka EHS dan menjatuhkan sanksi serupa berupa PTDH. Sama seperti AS, pihak EHS juga mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut.

Adapun sidang etik untuk tersangka Jenderal LSP dijadwalkan dilaksanakan pada pekan depan. Meski demikian, pihak Mabes Polri belum bersedia mengungkapkan hari pasti maupun daftar nama susunan anggota majelis sidang KKEP yang akan bertugas.

Sekadar tahu, sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk Irjen Pol Eko Hadi Santoso dipimpin oleh Komjen Pol Dr. Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi bersama Wakil Ketua Irjen Pol Agus Dwi Hermawan serta tiga anggota komisi yakni Irjen Pol Dr. Untung Widyatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Tony Aryadi Effendi. 

Sementara itu, majelis etik yang mengadili Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution diketuai oleh Komjen Pol Rudy Darmoko didampingi Wakil Ketua Irjen Pol Roma Hutajulu serta anggota komisi yang terdiri dari Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi.