Blackout Sumatera Kembali Terjadi, Masyarakat Kecil jadi Korban Sistem Listrik yang Rentan

PT PLN (Persero) menyebut blackout terjadi akibat gangguan transmisi 275 kV di ruas Muara Bungo–Sungai Rumbai, Jambi. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memjelaskan gangguan itu dipicu cuaca buruk yang terjadi pada Jumat petang sekitar pukul 18.44 WIB.

Meski proses pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan pembangkit hidro dan gas, peristiwa tersebut kembali memunculkan pertanyaan besar mengenai ketahanan sistem kelistrikan nasional yang masih bergantung pada jaringan terpusat.

Blackout di Sumatera bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, sejumlah wilayah besar pernah mengalami pemadaman serupa, mulai dari Jawa pada 2019, Sumatera pada 2024, hingga Bali pada 2025. Hampir seluruh kejadian memiliki pola yang sama, yakni gangguan pada sistem transmisi listrik.

Bagi masyarakat, pemadaman listrik berskala besar bukan sekadar mati lampu biasa. Dampaknya langsung terasa pada kehidupan sehari-hari, terutama bagi kelompok masyarakat kecil yang sangat bergantung pada pasokan listrik stabil.

Di sejumlah daerah, aktivitas ekonomi warga sempat terhenti. Pedagang makanan dan minuman mengalami kerugian akibat bahan dagangan yang rusak karena pendingin tidak berfungsi. Pelaku usaha kecil yang mengandalkan mesin listrik juga tidak dapat beroperasi selama blackout berlangsung.

Selain itu, lampu lalu lintas yang padam menyebabkan kemacetan di sejumlah titik perkotaan. Gangguan jaringan seluler membuat komunikasi warga terganggu, termasuk akses terhadap layanan digital dan transaksi elektronik.

Bagi sebagian keluarga, blackout juga berdampak pada kebutuhan rumah tangga yang sangat mendasar. Perempuan menyusui misalnya, mengalami kesulitan menyimpan ASI karena lemari pendingin tidak dapat digunakan. Kondisi demikian menunjukkan bahwa listrik kini bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan layanan dasar yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Juru Kampanye Renewable Energy Trend Asia, Beyrra Triasdian, menilai blackout yang kembali terjadi di Sumatera menunjukkan lemahnya sistem ketenagalistrikan yang terlalu bergantung pada infrastruktur terpusat dan energi fosil.

Menurutnya, ketika cuaca ekstrem semakin sering terjadi akibat krisis iklim, sistem kelistrikan berbasis pembangkit besar dan jaringan transmisi panjang justru semakin rentan mengalami gangguan massal.

"Blackout akibat gangguan cuaca di Sumatra kali ini memperlihatkan kegagalan sistem kelistrikan yang terlalu bergantung pada infrastruktur terpusat dan energi fosil. Di tengah krisis iklim yang membuat cuaca ekstrem semakin sering terjadi, model seperti ini hanya memperbesar risiko jutaan masyarakat kehilangan layanan dasar," ujar Beyrra dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (24/5). 

Ia menilai pemerintah perlu segera mempercepat pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas. Hal itu demi menghadirkan sistem kelistrikan yang lebih tangguh dan tidak mudah lumpuh saat terjadi gangguan di satu titik.

Kritik serupa juga disampaikan Juru Kampanye Energi Fosil Trend Asia, Novita Indri Pratiwi. Ia menyebut blackout berulang di Sumatera menjadi ironi karena sistem kelistrikan Indonesia masih bergantung pada energi fosil yang justru menjadi salah satu penyebab utama krisis iklim.

Menurut Novita, ketergantungan terhadap pembangkit berbasis batu bara dan gas membuat risiko gangguan akan terus berulang, terutama di tengah meningkatnya ancaman cuaca ekstrem.

"Peristiwa yang berulang ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi ketergantungan pada energi fosil batubara, dan jangan mengunci kita pada solusi palsu seperti pembangkit gas," tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap penyebab blackout serta membuka hasilnya secara transparan kepada publik. Selain itu, masyarakat terdampak dinilai layak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang muncul akibat pemadaman massal tersebut.

Hingga kini, pemerintah masih mempertahankan dominasi energi fosil dalam dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060 dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Kebijakan itu dinilai membuat sistem energi Indonesia tetap mahal, terpusat, dan rentan terhadap gangguan besar. Padahal, berbagai kejadian blackout dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa gangguan pada satu jalur transmisi dapat memicu lumpuhnya listrik di banyak wilayah sekaligus.

Blackout Sumatera kali ini menjadi pengingat bahwa persoalan listrik tidak hanya menyangkut teknologi dan infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika listrik padam dalam skala besar, kelompok masyarakat kecil menjadi pihak yang paling pertama merasakan dampaknya.