NEWS
DPR Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan, Tiga Daerah Kalsel Dekat Kaltim Masuk
Tiga kabupaten di Kalimantan Selatan yang berada di kawasan berdekatan dengan Kalimantan Timur masuk dalam 15 RUU kabupaten/kota yang disepakati Komisi II DPR.
apakabar.co.id, JAKARTA - Komisi II DPR RI dan pemerintah menyepakati 15 rancangan undang-undang (RUU) terkait kabupaten/kota di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan untuk dibawa ke rapat paripurna DPR.
Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9), seluruh fraksi partai politik menyatakan setuju agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembahasan tingkat dua untuk pengambilan keputusan. Persetujuan juga disampaikan Kementerian Dalam Negeri.
“Saya meminta persetujuan kepada kita semua agar 15 RUU yang tadi kita sampaikan bersama-sama selanjutnya akan diproses pada pembicaraan tingkat dua untuk pengambilan keputusan,” kata Ketua Komisi II DPR M. Rifqinizamy Karsayuda.
Menurut Rifqi, rapat paripurna bakal dilaksanakan pada Selasa (22/9).
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menjelaskan, pengaturan dalam rancangan beleid tersebut terbatas pada penyesuaian dasar hukum pembentukan kabupaten/kota, penataan kewilayahan, serta karakteristik daerah.
Ia juga mengatakan penyesuaian batas wilayah yang disetujui ialah sesuai dengan arah mata angin yang berbatasan langsung dengan wilayah 15 kabupaten/kota dimaksud.
Dari 15 RUU tersebut, tiga di antaranya menyangkut kabupaten di Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Ketiganya menjadi bagian dari penataan dasar hukum kabupaten/kota di Kalimantan yang disusun Komisi II DPR bersama pemerintah. Selain Kalsel, RUU tersebut mencakup tujuh kabupaten/kota di Kalimantan Barat dan lima kabupaten di Kalimantan Tengah.
Adapun RUU kabupaten terdiri atas tiga bab dan sepuluh pasal, sementara RUU kota terdiri atas tiga bab dan sembilan pasal.
“Panja berharap hasil kerja ini dapat memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan dan memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan dasar hukum pembentukan kabupaten/ kota di Indonesia guna memperkuat landasan konstitusional pemerintahan daerah,” ujarnya.
Dalam rapat sebelumnya, Dede menekankan 15 RUU kabupaten/kota di Kalimantan ini bukan dimaksudkan untuk pemekaran daerah, melainkan menata kembali dan menegaskan dasar hukum keberadaan daerah agar selaras dengan UUD NRI Tahun 1945.
Menurut dia, hingga kini masih terdapat 111 dari 254 kabupaten/kota yang dasar pembentukannya masih mengacu pada peraturan yang lahir sebelum perubahan UUD 1945, yakni pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.
Penyusunan 15 RUU tersebut, kata Dede, menjadi langkah awal Komisi II DPR untuk melakukan penataan kembali dasar hukum pembentukan kabupaten/kota di Indonesia.
Adapun 15 RUU dimaksud, yakni RUU tentang Kabupaten Kapuas Hulu, RUU tentang Kabupaten Sintang, RUU tentang Kota Pontianak, RUU tentang Kabupaten Mempawah, RUU tentang Kabupaten Sambas, RUU tentang Kabupaten Sanggau, dan RUU tentang Kabupaten Ketapang di Provinsi Kalimantan Barat.
Kemudian, RUU tentang Kabupaten Kapuas, RUU tentang Kabupaten Barito Utara, RUU tentang Kabupaten Barito Selatan, RUU tentang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan RUU tentang Kabupaten Kotawaringin Barat di Provinsi Kalimantan Tengah.
Berikutnya, RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Utara, RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan.
dpr setujui
setujui ruu
ruu kabupaten
kabupaten kota
kota kalimantan
kalimantan tiga
tiga daerah
daerah kalsel
Editor:
RAIKHUL AMAR
RAIKHUL AMAR