apakabar.co.id, JAKARTA – Ketua Panitia Hari Lahir (Harlah) ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Syamsurijal mengonfirmasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak bisa menghadiri acara Harlah PKB yang akan digelar di JCC, Jakarta, pada Selasa (23/7/2024). Keduanya lantaran ada kunjungan kerja.
Sedangkan, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak diundang dalam acara tersebut.
“Kita sudah mengirimkan undangan dari awal, tetapi mereka memiliki agenda lain. Pak Prabowo sedang berada di luar negeri, sementara Pak Jokowi memiliki agenda Hari Anak Nasional di Papua. Mengingat harlah PKB bertepatan dengan Hari Anak Nasional, jadi tidak bisa hadir,” jelas Cucun di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).
Terkait Anies Baswedan yang tak diundang, Cucun mengatakan fokus undangan kali ini adalah para ketua umum, sekretaris jenderal, dan ketua fraksi partai-partai politik untuk mempererat kembali kebersamaan pasca-Pemilu 2024.
“Kami memfokuskan undangan pada ketua umum partai agar tidak ada sekat di antara kita. Acara ini bertujuan untuk merajut kembali hubungan antara ketua-ketua partai yang hadir, baik secara langsung maupun melalui video,” tambahnya.
Cucun menjelaskan acara harlah ke-26 PKB juga akan dihadiri oleh calon kepala daerah yang resmi diusung PKB. Inilah salah satu alasan mengapa Anies Baswedan tidak diundang.
“Acara ini juga akan dihadiri oleh bakal calon kepala daerah yang telah mendapatkan amanat dari PKB, yang menunjukkan komitmen kami dalam mendukung mereka dalam pilkada,” ungkapnya.
Pada puncak acara harlah ke-26 PKB, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan memberikan pidato politik. Pidato tersebut akan mencakup ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas dukungan yang diberikan kepada PKB pada Pemilu 2024.
“Besok akan ada pidato politik dari Gus Muhaimin yang akan menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada PKB. Kami akan mensyukuri penambahan kursi yang diperoleh di DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten,” jelas Cucun.
