apakabar.co.id, JAKARTA – Gelombang protes terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin meluas. Dalam sepekan terakhir, jumlah korban keracunan akibat menyantap hidangan MBG terus bertambah, baik dari sisi jumlah maupun sebaran wilayah. Kondisi ini membuat Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Presiden RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak lagi menutup mata terhadap tragedi berulang ini.
Menurut pemantauan JPPI hingga pertengahan September 2025, sedikitnya 5.360 anak dilaporkan mengalami keracunan akibat program MBG. Jumlah ini diyakini lebih besar karena banyak sekolah dan pemerintah daerah memilih menutupi kasus.
“Program ini seharusnya melindungi anak, bukan membahayakan mereka. Jika terus dipaksakan tanpa evaluasi menyeluruh, MBG bisa menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa,” tegas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI di Jakarta, Kamis (18/9).
JPPI menilai pemerintah terlalu mengandalkan slogan ‘zero incident’ tanpa melihat fakta di lapangan. Jika kasus keracunan hanya terjadi sekali, bisa saja dianggap kesalahan teknis. Namun, ribuan anak menjadi korban di berbagai daerah menandakan kegagalan sistemik dalam tata kelola yang dikoordinasikan BGN.
Ubaid Matraji menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit. Ia mengaku tidak tega melihat banyaknya anak-anak yang harus dirawat di rumah sakit.
“Kami tidak tega melihat mereka berjuang dengan selang infus di tangan mungilnya. Bahkan ada yang hampir kehilangan nyawa. Presiden dan BGN jangan bermain-main dengan keselamatan anak-anak bangsa. Jika program ini benar-benar berpihak pada anak, hentikan sekarang sebelum lebih banyak korban berjatuhan,” tegasnya.
JPPI bahkan menyebut tragedi MBG sebagai darurat kemanusiaan nasional. Alih-alih membawa gizi untuk mencerdaskan dan menyehatkan siswa, program ini justru menimbulkan penderitaan dan mengancam nyawa.
Ubaid menegaskan bahwa Presiden harus bertanggung jawab penuh. “Jangan jadikan anak-anak sekolah sebagai kelinci percobaan dari kebijakan yang dipaksakan tanpa kesiapan. Jika serius dengan janji melindungi generasi emas, hentikan MBG dan lakukan evaluasi total. Jika tidak, negara berarti sedang abai terhadap keselamatan warganya,” tambahnya.
Sebagai solusi, JPPI menyerukan agar Presiden RI segera Menghentikan sementara program MBG, Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program yang dikendalikan BGN.
“Juga mengutamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target capaian,” tegas Ubaid.
Desakan JPPI ini menjadi alarm keras bagi pemerintah agar tidak mengorbankan kesehatan dan keselamatan anak demi mempertahankan program yang jelas-jelas menuai banyak korban. Evaluasi menyeluruh dinilai penting untuk memastikan program MBG benar-benar membawa manfaat, bukan malapetaka.
