apakabar.co.id, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Dapil Kalimantan Selatan, Hj Mariana, mengungkapkan keprihatinan atas stagnasi angka stunting yang hanya mencapai 0,1 persen di tahun 2023.
Meskipun pemerintah optimis bisa menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada tahun 2024, Mariana menilai strategi yang ada perlu ditinjau ulang.
“Stunting bukan hanya angka, tetapi masa depan bangsa. Kita harus serius menangani ini agar target penurunan yang diharapkan bisa terealisasi,” tegas Mariana saat Raker Komisi IX bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala (BKKBN) di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/10).
Mariana menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) adalah kunci dalam penanganan stunting, terutama dalam hal pelayanan kesehatan dan peran aktif penyuluh kesehatan.
Sinergi antara semua pihak, termasuk Kementerian Kesehatan dan BKKBN, sangat diperlukan untuk intervensi yang lebih efektif.
Ia menyoroti pentingnya peningkatan sosialisasi tentang bahaya stunting kepada masyarakat, khususnya kalangan ibu dan perempuan.
“Informasi harus lebih masif. Para kader Posyandu perlu lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang dampak stunting,” ujarnya.
Namun, meski Mariana menyampaikan harapan optimis, pertanyaannya adalah: apakah pemerintah benar-benar siap untuk bertindak?.
Mengandalkan sosialisasi dan penyuluhan tanpa dukungan kebijakan yang solid dan anggaran yang memadai hanya akan menjadi langkah setengah hati.
Mariana juga mendorong BKKBN untuk memanfaatkan semua sumber daya yang ada, termasuk media sosial, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang stunting.
“Dalam era informasi yang cepat, kita tidak boleh kalah dalam penyebaran edukasi,” tambahnya.
Dengan realitas yang ada, masyarakat tentu menunggu tindakan konkret, bukan sekadar janji.
Ketika strategi yang ada terbukti tidak efektif, pemerintah harus berani melakukan perubahan signifikan.
Jika tidak, harapan akan penurunan angka stunting di Indonesia bisa tetap menjadi mimpi yang jauh dari kenyataan.
