NEWS
Lima hingga Enam Perusahaan Penyebab Karhutla Bakal Diganjar Sanksi
apakabar.co.id, JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan pemerintah akan menjatuhkan sanksi terhadap lima hingga enam perusahaan tambahan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha.
Langkah tersebut, kata Raja Juli, merupakan kelanjutan penegakan hukum terhadap perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan pengendalian karhutla. Pemerintah, sebelumnya telah mengambil tindakan terhadap 26 perusahaan terkait karhutla dan akan terus melakukan pengawasan serta penindakan terhadap perusahaan yang melanggar aturan.
"Ada lima atau enam perusahaan lagi yang akan segera saya umumkan untuk dibekukan maupun dicabut izinnya," katanya di Jakarta, Senin (12/10).
Ia menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten untuk memberikan efek jera kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran di wilayah usahanya.
Menurut Raja Juli, dampak karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga merugikan masyarakat yang terdampak kebakaran maupun kabut asap.
Oleh karena itu, pemerintah tidak akan membedakan perusahaan berdasarkan skala usaha dalam menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran.
"Ini tidak akan berhenti, tidak hanya perusahaan kecil, yang besar sekalipun apabila kita temukan pelanggaran akan kita tindak," tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Kehutanan mengumumkan pencabutan izin usaha lima perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) di Kalimantan pada 21 September 2026 sebagai bagian dari penegakan hukum terkait karhutla.
Kelima perusahaan tersebut adalah PT Wana Lestari Jaya di Kabupaten Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat, dengan luas konsesi sekitar 29.140 hektare, serta PT Prima Multi Buana di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, seluas 11.882 hektare.
Selanjutnya, PT Pancaran Wana Nusa di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, dengan luas konsesi 3.812 hektare, serta PT Grace Putri Perdana di Kabupaten Lamandau dan Sukamara, Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan luas konsesi 28.990 hektare.
Perusahaan lainnya adalah PT Babugus Wahana Lestari di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan luas konsesi sekitar 18.640 hektare.
Kementerian Kehutanan mencatat luas keseluruhan konsesi kelima perusahaan tersebut mencapai sekitar 92.464 hektare, dengan luas areal terbakar sekitar 1.169 hektare.
Raja Juli mengatakan pengendalian karhutla juga dilakukan melalui operasi pemadaman dari darat dan udara, peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta penguatan penegakan hukum.
Pemerintah, lanjut dia, terus melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan relawan dalam penanganan karhutla.
Ia menambahkan pemerintah berencana memperkuat pengawasan kawasan hutan melalui penambahan personel polisi kehutanan.
Menteri Kehutanan Raja Juli 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY