1446
1446

Nobar dan Diskusi ‘Dirty Vote’ di M Bloc Dilarang, Bentuk Pembungkaman Publik

Dirty Vote merupakan sebuah film dokumenter yang membahas kecurangan proses Pemilu 2024. Foto: Dirty Vote

apakabar.co.id, JAKARTA – Acara menonton bareng (nobar) dan diskusi film Dirty Vote di M Bloc Creative Hall yang seyogyanya diselenggarakan pada Senin (12/2) pukul 19.00-21.30 WIB akhirnya dibatalkan.

Deklarator Salam 4 Jari John Muhammad menilai pelarangan tersebut sebagai tindakan represif untuk membunuh demokrasi. Pelarangan juga sebagai upaya menggagalkan edukasi kepada masyarakat sebagai pemilih untuk memahami kecurangan Pemilu 2024 dari perspektif demokrasi.

John menjelaskan, secara mendadak, pihak manajemen M Bloc melalui WhatsApp melarang kegiatan yang menggunakan aset bangunan milik Peruri tersebut. Pemberitahuan dilakukan pada Minggu (11/2), pukul 21.58 WIB.

“Menurut pihak M Bloc, penyelenggaraan acara ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait masa tenang pada 11-13 Februari 2024 yang melarang melakukan aktivitas kampanye apapun terkait pemilu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/2).

Padahal, kata John, Peraturan KPU (PKPU) No. 15 Tahun 2023 tentang kampanye pada Pasal 27 ayat (4) menyatakan bahwa masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta pemilu dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.

“Gerakan Salam 4 Jari bukan bagian dari peserta pemilu dan tidak terafiliasi dengan peserta pemilu manapun yang akan melakukan kampanye dan pemaparan visi-misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu,” terangnya.

Salam 4 Jari hanyalah gerakan kolektif warga yang didasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Simbol 4 jari berarti penolakan terhadap pemilu curang.

“Penolakan narasi satu putaran lebih baik dan komitmen pengawasan terhadap proses dan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024,“ jelas John.

John memaparkan, bab V Pemberitaan dan Penyiaran, pasal 56 ayat (4) menjelaskan bahwa selama masa tenang, media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

“Gerakan Salam 4 Jari  bukan media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran untuk mengarahkan kepada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu,” tegasnya.

Penyelenggaran nobar dan diskusi film Dirty Vote oleh Salam 4 Jari bertujuan mengedukasi masyarakat agar memahami desain dan kecurangan Pemilu 2024 dari hulu hingga ke hilir. Dengan demikian, kata John, Salam 4 Jari bukan subjek hukum yang dilarang berdasarkan PKPU No 15/ 2023 pasal 56 ayat (4).

“Film Dirty Vote pun merupakan dokumenter yang mengungkap kecurangan Pemilu 2024. Data dari film tersebut berasal dari sumber terbuka (open source) yang bisa diakses publik, seperti berita yang dibuat rekan-rekan media dan keputusan Mahkamah Konstitusi serta lembaga lain, “ papar John.

Ungkap John, tidak ada data yang berasal dari sumber rahasia negara di film tersebut. Karena itu, pelarangan ini merupakan bentuk pembungkaman terhadap penelitian dan investigasi yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil, akademisi dan jurnalis.

Seharusnya pendidikan demokrasi dan pemilu bersih menjadi tanggungjawab negara yang harus disosialisasikan terus menerus. Karena itu, nobar dan diskusi film Dirty Vote justru membantu KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

“Salam 4 Jari justru membantu KPU dan Bawaslu agar masyarakat paham dan tahu harus melakukan apa kalau ada kecurangan atau pelanggaran dalam proses Pemilu 2024 di lapangan,” imbuh John.

Pembatalan ini, kata John, sangat dihormati sebagai upaya untuk menegakkan aturan pemilu. Namun sangat disayangkan mengapa pelarangan dilakukan secara mendadak dan tidak dilakukan sejak awal.

“Jika dianggap penyelenggaran nobar dan diskusi film Dirty Vote bertentangan dengan PKPU terkait masa tenang, seharusnya pihak M Bloc menolak sejak awal permohonan peminjaman tempat
ini,” papar John.

Pelarangan nobar dan diskusi film, ujar John, sebagai bentuk pengabaian fakta bahwa kecurangan pemilu sedang terjadi. Hal itu semata-mata demi agenda kemenangan satu putaran yang terus menerus dinarasikan ke publik.

“Pihak ini jelas tidak menginginkan edukasi perihal kecurangan Pemilu 2024 agar masyarakat lalai dalam pengawasan,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, John memastikan, rakyat tidak takut, dan akan terus menyebarluaskan dan mendiskusikan film ini. Terbukti, ICW dan Bersama Indonesia sedang menggagas kegiatan serupa dalam waktu yang berdekatan.

“Ibarat pepatah: patah satu tumbuh seribu. Mari kita jadikan ini sebagai simbol perlawanan. Lanjutkan Gerakan Salam 4 Jari ini sampai kita pastikan rakyat benar-benar menang,” tandasnya

19 kali dilihat, 1 kunjungan hari ini
Editor: Jekson Simanjuntak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *