apakabar.co.id, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan akan terus melakukan promosi investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan demikian, pembangunan di wilayah tersebut akan terus berlanjut.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno di Jakarta, Senin (10/2), menjelaskan bahwa dalam menggiatkan promosi tersebut, pihaknya dibantu oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
“Kami bekerja sama dengan pihak otorita. Kami tetap komit untuk mempromosikan apa-apa saja yang ada di IKN,” papar Riyatno.
Ia menjelaskan, pihaknya terus mempromosikan investasi di IKN kepada berbagai sektor. Dan sejauh ini, sejumlah sektor yang sudah masuk di antaranya perhotelan dan sektor pendidikan. Selain itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani telah bekerja mencarikan calon investor asal Singapura.
“Pak Menteri telah bertemu dengan Pak Basuki (Kepala OIKN), dan Pak Menteri sudah mencarikan investor dari Singapura sebenarnya,” imbuh Riyatno.
Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membantah kabar yang menyebutkan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) terhenti. Dikabarkan para pekerja segera dipulangkan ke daerah asal masing-masing, imbas dari efisiensi anggaran.
Juru Bicara OIKN yang juga Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw mengungkapkan bahwa program pembangunan IKN tetap berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Untuk program pembangunan IKN tahap dua (tahun 2025-2029), direncanakan akan fokus pada penyiapan sarana dan prasarana.
“Target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028,” ujar Troy di Jakarta, Jumat (7/2).
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membeberkan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025.
Hal itu ada kaitannya dengan efisiensi anggaran di Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun. Dengan demikian hanya tersisa Rp29,57 triliun untuk tahun ini.
