apakabar.co.id, JAKARTA – Pengantar kerja memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Mereka bukan hanya sebagai jembatan antara pencari kerja dan pemberi kerja, tetapi juga mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pekerja mandiri agar bisa lebih berkembang. Dalam era digital seperti sekarang, tugas mereka semakin kompleks dan menantang.
Menanggapi perkembangan keuangan digital yang pesat, Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengadakan lokakarya peningkatan kapasitas bagi para pengantar kerja. Acara berlangsung di Jakarta pada 23 April 2025 dan diikuti lebih dari 750 pengantar kerja dari seluruh Indonesia.
Lokakarya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang digitalisasi sistem keuangan dan pembayaran, serta membahas manfaat dan tantangan yang mungkin dihadapi. Fokus utama adalah bagaimana pengantar kerja dapat membantu pekerja mandiri dan pelaku UMKM mengakses sistem pembayaran digital secara inklusif dan bertanggung jawab.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan pentingnya para pengantar kerja memiliki pemahaman yang kuat tentang keuangan digital. Menurutnya, pemahaman ini akan membantu mereka memberikan dukungan yang lebih baik kepada klien mereka.
“Pembayaran upah secara digital dan akses keuangan yang lebih luas bisa meningkatkan efisiensi, transparansi, serta perlindungan hak-hak pekerja,” ujarnya di Jakarta, Rabu (23/4).
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan dua proyek ILO, yaitu Promise II Impact dan Proyek Pembayaran Upah Digital yang Bertanggung Jawab. Kedua program tersebut telah menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperkuat posisi UMKM dan pekerja mandiri, khususnya di sektor pertanian, dengan memberikan akses pada layanan keuangan yang sesuai.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, menyambut baik kolaborasi ini. Ia menekankan bahwa dukungan kepada pengantar kerja akan membantu meningkatkan daya saing dan produktivitas pelaku usaha kecil dan pekerja mandiri.
“Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang perlindungan dan kesempatan yang lebih besar bagi para pekerja,” paparnya.
Lokakarya juga menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, seperti Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan asosiasi bisnis. Mereka berbagi pengetahuan dan praktik baik untuk mendorong pelaku usaha kecil dan pekerja mandiri agar siap menghadapi era digital.
Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pengantar kerja kini tidak hanya menjadi penghubung, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam mendukung transformasi digital di dunia kerja.
